Kubu raya,detiksatu.com || Mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik yang disebut kerap terjadi menjadi keluhan masyarakat Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Warga mendesak pemerintah daerah (Pemda), DPRD, Pertamina, BPH Migas, dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, Selasa (20/10/2026).
Dalam aksi massa yang melibatkan Kamirad Serpades, Solmadapar, dan aliansi masyarakat, persoalan energi menjadi salah satu tuntutan utama. Warga mengeluhkan harga Pertalite yang disebut mencapai Rp15.000 per liter, sementara solar bersubsidi dilaporkan menembus Rp19.000 per liter.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Batu Ampar, Ari, menegaskan bahwa tingginya harga BBM sangat membebani masyarakat, terutama warga Padang Tikar dan sekitarnya yang bergantung pada bahan bakar untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.
Menurut Ari, kondisi tersebut berkaitan dengan penghentian operasional sub-penyalur BBM yang sebelumnya membantu menjaga pasokan dan kestabilan harga di wilayah tersebut.
“Dulu, saat sub-penyalur masih beroperasi, harga BBM relatif stabil. Setelah dihentikan, harga melonjak dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Kami meminta persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegas Ari.
Ia mendesak Bupati Kubu Raya, DPRD, dan Pertamina agar tidak sekadar mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga mengawal aspirasi warga hingga ke pemerintah pusat, khususnya BPH Migas, untuk mengevaluasi kebijakan penghentian operasional sub-penyalur BBM.
Ari menilai kebijakan distribusi energi harus mempertimbangkan kondisi geografis, akses transportasi, serta kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil. Menurutnya, kebijakan administratif perlu memperhatikan dampaknya terhadap kemampuan masyarakat dalam memperoleh BBM dengan harga terjangkau.
“Jangan hanya melihat aturan di atas meja. Turun langsung ke lapangan dan lihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. Kalau masyarakat semakin sulit mendapatkan BBM dengan harga terjangkau, siapa yang harus bertanggung jawab mencari solusinya?” ujar Ari.
Ia juga meminta BPH Migas membuka ruang evaluasi secara serius dan memberikan penjelasan mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk menjamin distribusi BBM bagi masyarakat Batu Ampar.
Pemda dan DPRD turut didesak membuktikan komitmen dalam mengawal aspirasi masyarakat. Warga berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada rapat maupun pernyataan saat aksi berlangsung, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah nyata dan solusi yang jelas.
Listrik Kerap Padam, PLN Diminta Evaluasi Pelayanan
Selain persoalan harga BBM, masyarakat Batu Ampar juga menyoroti pemadaman listrik yang disebut kerap terjadi. Gangguan tersebut dinilai menghambat aktivitas sehari-hari dan menambah beban masyarakat.
Ari mendesak pimpinan PLN di Kalimantan Barat segera mengevaluasi keandalan pasokan listrik, mengidentifikasi penyebab gangguan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“BBM dan listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami meminta PLN segera membenahi pelayanan. Jangan biarkan masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa kepastian kapan masalah ini diselesaikan,” tegasnya.
Menurut Ari, masyarakat di wilayah pelosok berhak mendapatkan pelayanan energi yang layak. Jarak geografis tidak seharusnya menjadi alasan terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia berharap PLN memberikan perhatian serius terhadap keluhan warga serta menyampaikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman dan langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Warga Menunggu Langkah Nyata
Aksi masyarakat Batu Ampar menjadi momentum bagi pihak terkait untuk mengevaluasi pelayanan energi, khususnya distribusi BBM dan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut.
Pemda dan DPRD diharapkan mengawal aspirasi masyarakat, Pertamina diminta memberikan kejelasan mengenai distribusi BBM, BPH Migas didesak mengevaluasi kebijakan sub-penyalur dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, sedangkan PLN diminta meningkatkan keandalan pelayanan listrik.
Masyarakat berharap seluruh pihak terkait tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah konkret agar persoalan harga BBM dan pemadaman listrik di Kecamatan Batu Ampar mendapatkan penyelesaian yang jelas dan berkelanjutan.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak Pertamina, BPH Migas, PLN, Pemkab Kubu Raya, dan DPRD terkait persoalan tersebut belum tercantum dalam bahan pemberitaan ini. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
