Kapuas hulu,detiksatu.com || Beredarnya video dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang warga yang diduga melibatkan oknum pejabat kepolisian di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, memunculkan desakan agar Divisi Propam Polri dan Propam Polda Kalbar segera melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.
Rekaman video yang beredar di grup WhatsApp Wartawan Kalimantan Barat Bersatu pada Jumat (30/10/2026) tersebut memperlihatkan dugaan tindakan fisik berupa pemukulan dan tamparan terhadap seseorang di sebuah warung.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena sosok yang terlihat dalam rekaman diduga berkaitan dengan lingkungan kepolisian. Namun, identitas pihak yang melakukan tindakan tersebut dan kronologi lengkap kejadian masih memerlukan verifikasi resmi.
Humas Polres Sebut Kedua Pihak Sudah Saling Memaafkan
Dalam upaya memperoleh penjelasan, redaksi detiksatu.com telah mencoba menghubungi Kapolres Kapuas Hulu untuk meminta klarifikasi. Namun, hingga berita ini disusun, upaya tersebut belum mendapatkan respons.
Redaksi kemudian menghubungi Pak Jamali selaku Humas Polres Kapuas Hulu.
Dalam keterangannya kepada redaksi, Pak Jamali menyampaikan:
"Udh selesai permasalahannya bg, ada sedikit kesalahpahaman, kedua belah sdh saling memaafkan."
Pernyataan Humas Polres tersebut menyebutkan bahwa persoalan antara kedua pihak telah diselesaikan melalui saling memaafkan.
Namun, penyelesaian secara kekeluargaan tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai dugaan tindakan yang terlihat dalam rekaman video.
Apabila orang yang melakukan tindakan tersebut merupakan anggota Polri, aspek kepatuhan terhadap kode etik, disiplin, dan standar perilaku anggota tetap perlu diperhatikan.
Propam Polda Kalbar Jangan Hanya Menunggu Laporan
Redaksi detiksatu.com mendesak Propam Polda Kalimantan Barat agar tidak mengabaikan rekaman video yang telah beredar luas tersebut.
Propam perlu melakukan penelusuran secara proaktif untuk memastikan identitas pihak yang terlibat, kronologi kejadian, serta apakah terdapat dugaan pelanggaran kode etik profesi maupun disiplin anggota Polri.
Pengawasan internal tidak semestinya hanya bergantung pada ada atau tidaknya laporan masyarakat apabila sudah terdapat informasi awal yang patut ditelusuri.
Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap anggota kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan aturan institusi.
Kapolri Diminta Memberikan Perhatian Serius
Kapolri melalui Divisi Propam Polri juga diminta memberikan perhatian terhadap peristiwa ini.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan aparat dapat dianggap selesai hanya karena kedua pihak disebut telah saling memaafkan.
Perlu dibedakan antara penyelesaian persoalan pribadi dengan pertanggungjawaban profesi seorang anggota kepolisian.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedudukan seseorang.
Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Tergerus
Institusi Polri memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Karena itu, perilaku anggota di lapangan harus mencerminkan profesionalitas, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Masyarakat tidak membutuhkan aparat yang menunjukkan kekuasaan melalui tindakan fisik. Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang adil dan perlakuan yang manusiawi.
Jika dugaan dalam video tersebut terbukti melibatkan anggota kepolisian dan ditemukan pelanggaran, publik berhak mengetahui bagaimana proses penanganannya.
Redaksi Tegaskan Tetap Membuka Ruang Klarifikasi
Redaksi detiksatu.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum.
Redaksi tidak bermaksud menghakimi individu maupun institusi tertentu. Namun, dugaan tindakan yang terekam dalam video tersebut layak mendapatkan penjelasan dan penelusuran secara profesional.
Kapolres Kapuas Hulu, Humas Polres Kapuas Hulu, Kapolda Kalimantan Barat, Propam Polda Kalbar, Divisi Propam Polri, serta pihak terkait diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Pertanyaan publik sederhana: jika persoalan antara kedua pihak sudah selesai, apakah dugaan perilaku aparat dalam rekaman video tersebut juga sudah diperiksa secara internal?
Transparansi dan profesionalitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
