Pasaman Barat, detiksatu.com || Terlantarnya 105 orang dalam rombongan jamaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat menjadi perhatian publik. Peristiwa yang menghebohkan ini tidak hanya memunculkan pertanyaan terhadap tanggung jawab biro perjalanan, tetapi juga menyoroti fungsi pengawasan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
Berdasarkan informasi Kemenhaj, rombongan yang terdiri atas 103 jamaah dan dua mutawif tersebut dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi pada 4 November 2026. Namun, hingga 5 November, keberangkatan tak kunjung terlaksana.
Kondisi semakin memprihatinkan setelah muncul dugaan biaya penginapan jamaah tidak lagi dibayarkan oleh pihak travel. Akibatnya, para jamaah harus menghadapi ketidakpastian di tengah harapan mereka untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Menanggapi persoalan tersebut, Bung Basit Pulungan, Dewan Syuro GPII Pasaman Barat sekaligus penasihat Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM PASBAR), melontarkan kritik terhadap fungsi pengawasan Kemenhaj, khususnya jajaran yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan umrah di daerah.
Menurut Basit, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius. Ia mempertanyakan bagaimana penyelenggara perjalanan umrah dapat menjalankan pemberangkatan jamaah apabila terdapat dugaan persoalan perizinan yang belum jelas.
"Jangan hanya hadir ketika persoalan sudah meledak. Pertanyaannya, selama ini Kemenhaj bekerja mengawasi atau sekadar menunggu masyarakat menjadi korban? Bagaimana penyelenggara dengan dugaan persoalan perizinan bisa menjalankan pemberangkatan jamaah? Ini harus dijelaskan kepada publik!" tegas Basit.
Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan akses Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) serta persoalan legalitas penyelenggara yang menurutnya perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Basit menilai, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, persoalan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada perusahaan travel. Kemenhaj juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
"Kemenhaj tidak cukup menjadi perban setelah terjadi kecelakaan. Pengawasan seharusnya mencegah, bukan sekadar menangani korban," ujarnya.
Ia mendesak Kemenhaj membuka hasil pemeriksaan terhadap penyelenggara, menelusuri dugaan pelanggaran perizinan, serta memastikan seluruh hak 105 jamaah terpenuhi. Menurutnya, kepastian nasib jamaah harus menjadi prioritas, disertai penelusuran terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, Basit meminta evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan umrah di Pasaman Barat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Jangan korbankan kepercayaan masyarakat terhadap ibadah demi bisnis perjalanan yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat menabung bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci, bukan untuk dipermainkan dan ditelantarkan. Jika pengawasan tidak mampu mencegah kejadian seperti ini, maka kinerja dan tanggung jawab kelembagaannya patut dipertanyakan," lanjutnya.
GPII Pasaman Barat dan PAM PASBAR, lanjut Basit, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada penyelesaian keberangkatan atau pemulangan jamaah. Harus ada pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara serta evaluasi terhadap fungsi pengawasan pemerintah.
Di tengah mencuatnya persoalan yang menyangkut nasib 105 jamaah tersebut, publik juga menantikan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. Sebab, persoalan perjalanan ibadah umrah bukan hanya menyangkut urusan bisnis, tetapi juga menyangkut kepercayaan, perlindungan, dan hak masyarakat dalam menjalankan ibadah.
Redaksi detiksatu.com telah membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada Kementerian Haji dan Umrah, khususnya Kemenhaj Kabupaten Pasaman Barat, terkait dugaan persoalan perizinan, penggunaan akses SISKOPATUH, mekanisme pengawasan, serta langkah penanganan terhadap 105 jamaah tersebut.
Keterangan resmi dari Kemenhaj sangat diperlukan untuk menjelaskan duduk perkara sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Redaksi akan memuat penjelasan dan hak jawab pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan. (R.H)
