Pontianak,detiksatu.com || Upaya hukum terkait sengketa pemberhentian Flora Darosari, S.Psi sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu (Perseroda) kini memasuki babak akhir. Melalui kuasa hukumnya, Dominikus Arif, S.H., M.H. dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANDEL & ASSOCIATES, pihak pemohon mengonfirmasi telah resmi menerima Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak,12 November 2026.
Penetapan Eksekusi Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum tersebut diterbitkan pada tanggal 10 November 2026 dan diterima secara resmi oleh tim kuasa hukum pada tanggal 11 November 2026.
Langkah permohonan eksekusi ini ditempuh setelah Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Flora Darosari dalam sengketa melawan Bupati Kapuas Hulu telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam amar putusan MA sebelumnya, Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut telah dinyatakan batal. Namun, karena putusan tersebut belum kunjung dilaksanakan oleh pihak Bupati Kapuas Hulu, tim kuasa hukum mengajukan permohonan eksekusi melalui PTUN Pontianak.
Dominikus Arif menjelaskan bahwa penetapan eksekusi dari PTUN Pontianak memuat tiga poin utama:
1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari pihak pemohon (Flora Darosari, S.Psi).
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yakni Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 358/EKBANG/2023 tentang Pemberhentian Direksi atas nama Flora Darosari dalam jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhitung sejak tanggal 10 November 2026.
3. Memerintahkan Panitera PTUN Pontianak untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak terkait serta atasan Tergugat (Bupati Kapuas Hulu) melalui surat tercatat maupun domisili elektronik paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan dikeluarkan.
Penegasan Hukum dan Potensi Sanksi Administratif
Salah satu penegasan hukum yang dimuat dalam Penetapan Eksekusi sebagai berikut:
Adapun beberapa pertimbangan hakim sesuai dengan Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal 8 September 2026 yang dimuat dalam Penetapan Eksekusi, dimana pihak Bupati menyatakan belum melaksanakan pencabutan SK Pemberhentian dengan berbagai alasan yang disampaikan, sesuai dengan Penetapan Eksekusi, Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintah wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administrasi sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa, dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 juncto Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014.
Lebih lanjut kuasa hukum meminta pihak Bupati untuk menghormati keputusan hukum tertinggi dan segera melaksanakan penetapan ini. Sebagai seorang kepala daerah, kepatuhan terhadap hukum adalah wujud pertanggungjawaban moral dan konstitusional.
Kelalaian atau sikap abai terhadap Penetapan Eksekusi ini tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi klien kami, tetapi juga membawa konsekuensi hukum administratif yang serius sesuai amanat UU Administrasi Pemerintahan," tegas Dominikus Arif.
Saat ini, pihak Flora Darosari bersama tim kuasa hukum tetap beritikad baik menunggu langkah konkret serta tindak lanjut administratif dari Bupati Kapuas Hulu atas penetapan eksekusi tersebut.
