Mataram, detiksatu.com || Seorang pemilik usaha rental mobil di Kota Mataram mengaku mengalami kerugian akibat dugaan belum diselesaikannya pembayaran sewa dan biaya perbaikan kendaraan oleh seorang penyewa berinisial FH, yang disebut sebagai anggota Polres Lombok Barat. Persoalan tersebut mencuat setelah mobil New Honda Brio yang disewa selama kurang lebih lima hari dikembalikan dalam kondisi mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Sementara itu, sisa pembayaran sewa dan biaya perbaikan kendaraan disebut belum dilunasi.
Pemilik rental menjelaskan, FH sebelumnya telah membayar sebagian biaya sewa kendaraan. Namun, menurut pengakuannya, masih terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk biaya perbaikan atas kerusakan mobil setelah kendaraan dikembalikan.
"Terus terang kami merasa dirugikan. Dia membawa mobil selama lima hari dan setelah dikembalikan terdapat kerusakan di beberapa bagian. Dia sudah membayar separuh, tetapi sisanya belum dilunasi. Kami sudah beberapa kali menagih dan yang bersangkutan terus menjanjikan pembayaran," ungkap pemilik rental kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Pemilik usaha tersebut mengaku telah memberikan sejumlah kesempatan kepada penyewa untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, hingga berita ini disusun, pembayaran yang diharapkan belum terealisasi.
Menurut pemilik rental, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut sisa biaya sewa, tetapi juga tanggung jawab atas kondisi kendaraan yang telah dipercayakan kepada penyewa.
Karena belum mendapatkan kepastian penyelesaian, pemilik rental menyatakan mempertimbangkan untuk melaporkan persoalan tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri apabila FH tidak segera memenuhi kewajiban pembayaran.
"Sudah tidak ada toleransi lagi. Kalau dia tidak segera membayar sisanya, terpaksa kami akan melaporkan persoalan ini ke Propam Polri," tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertanggung jawab tanpa harus berlarut-larut. Menurutnya, setiap pihak perlu menghormati kesepakatan dan kewajiban yang timbul dari hubungan sewa-menyewa.
Pemilik rental menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian karena penyewa yang dimaksud disebut merupakan anggota kepolisian. Menurutnya, setiap anggota Polri diharapkan mampu menjaga sikap dan tanggung jawab, termasuk dalam hubungan sosial maupun transaksi dengan masyarakat.
Meski demikian, dugaan persoalan pembayaran tersebut tetap perlu dilihat secara objektif berdasarkan bukti dan keterangan dari seluruh pihak terkait.
Pemilik rental juga mengaku menerima informasi mengenai adanya masyarakat lain yang menyampaikan keluhan serupa terhadap FH. Namun, informasi tersebut belum diverifikasi secara independen sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari FH terkait dugaan tunggakan pembayaran sewa dan biaya kerusakan kendaraan tersebut. Klarifikasi dari pihak Polres Lombok Barat juga masih diperlukan untuk memastikan status keanggotaan yang bersangkutan sekaligus memperoleh tanggapan institusi atas persoalan ini.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi FH maupun pihak Polres Lombok Barat sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Apabila persoalan ini dilaporkan secara resmi kepada Propam Polri, proses penanganannya diharapkan berjalan profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada prinsipnya, dugaan kewajiban pembayaran maupun kerugian kendaraan harus diselesaikan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat kejelasan mengenai persoalan tersebut. (heff/bgs)