Jakarta, detiksatu.com || Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menilai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan dalam wacana calon Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Kabid Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB SEMMI, Fardian Pratama, di tengah dinamika politik, sosial, dan ketatanegaraan yang semakin kompleks. Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur kepemimpinan yang memiliki pengalaman kenegaraan, pemahaman konstitusi, serta kemampuan menjaga persatuan dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Fardian menilai, perjalanan panjang Hamdan Zoelva di bidang hukum, politik, ketatanegaraan, dan organisasi kemasyarakatan merupakan rekam jejak yang patut diperhitungkan dalam diskursus kepemimpinan nasional.
Hamdan Zoelva tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013–2015 dan anggota DPR/MPR RI periode 1999–2004. Selain itu, ia juga pernah mengemban amanah sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam periode 2021–2026.
“Pak Hamdan Zoelva memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam perjalanan bangsa ini. Beliau pernah berada di lembaga legislatif, memimpin Mahkamah Konstitusi, sekaligus memimpin organisasi besar seperti Syarikat Islam. Rekam jejak tersebut menjadi bagian penting untuk diperbincangkan ketika kita berbicara mengenai masa depan kepemimpinan Indonesia,” ujar Fardian.
Lebih lanjut, Fardian berpandangan bahwa tantangan Indonesia saat ini tidak cukup dijawab hanya melalui pendekatan politik dan kekuasaan. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, membangun komunikasi antarelemen masyarakat, serta menjaga kehidupan kebangsaan tetap kondusif.
“Di tengah dinamika negara yang begitu tinggi, masyarakat membutuhkan figur negarawan yang mampu menyejukkan hati rakyat, bukan memperlebar perpecahan. Kita membutuhkan kepemimpinan yang mengedepankan kebijaksanaan, persatuan, dialog, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok,” tegasnya.
Fardian juga menyoroti pengalaman organisasi keumatan yang dimiliki Hamdan Zoelva. Menurutnya, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan memberikan pengalaman dalam memahami aspirasi masyarakat, persoalan ekonomi umat, serta pentingnya membangun solidaritas sosial.
Ia menambahkan, persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, pendidikan, dan perlindungan sosial harus menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan mengenai kepemimpinan nasional.
“Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, pembicaraan mengenai figur yang akan mengemban amanah tersebut harus didasarkan pada rekam jejak, pengalaman kenegaraan, pemahaman konstitusi, serta komitmen terhadap kesejahteraan rakyat,” lanjut Fardian.
Sebagai bagian dari elemen mahasiswa, Fardian mendorong agar diskursus mengenai kepemimpinan nasional dibangun secara terbuka, objektif, dan demokratis. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak apatis terhadap perkembangan ketatanegaraan, melainkan aktif mengawal setiap proses politik agar tetap berjalan sesuai konstitusi.
Menurutnya, pembicaraan mengenai figur calon pemimpin nasional harus menjadi ruang pertimbangan publik yang sehat dengan mengedepankan kapasitas, integritas, pengalaman, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Fardian Pratama
Kabid Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI)
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan pernyataan Fardian Pratama selaku Kabid Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB SEMMI. Penilaian terhadap Hamdan Zoelva merupakan pandangan narasumber dalam menyikapi dinamika dan wacana kepemimpinan nasional, bukan merupakan penetapan atau keputusan politik terkait pencalonan Wakil Presiden RI.
(R.Habibi)
