TAPTENG,DETIKSATU.COM || Pengisian 63 Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) di Tapanuli Tengah (Tapteng) menyisakan tanda tanya besar sekaligus tanda carut-marut koordinasi internal birokrasi.
Pasalnya, pemanggilan mendadak terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng ke Gedung Dinas Pendidikan setempat, pada Rabu 11 November 2026, dilakukan tanpa kejelasan dasar hukum dan mekanisme yang transparan, hingga menimbulkan tindakan buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik.
Kejanggalan kian memuncak ketika para peserta mempertanyakan landasan hukum (Perbup) kegiatan tersebut.
Alih-alih mendapat kejelasan, para ASN justru disuguhi jawaban tentang aturan yang menjadi dasar pelaksanaan akan diterbitkan kemudian.
Menurut salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku terpukau dengan proses tersebut, termasuk keterlibatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pertemuan itu.
"Kami tiba-tiba dipanggil tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ketika ditanya dasar hukum dan Perbup yang mengatur, jawabannya nanti akan keluar. Ini yang membuat kami bertanya-tanya," ungkapnya dengan wartawan, Jumat (13/11/2026).
Selain dasar hukum, ASN tersebut juga mempertanyakan mekanisme seleksi, penugasan, serta hak dan tunjangan apabila nantinya ditetapkan sebagai Pj Kepala Desa.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah Mus Mulyadi Malau, saat dikonfirmasi mengaku kehadirannya hanya untuk memenuhi undangan dan memberikan pemaparan singkat mengenai integritas.
Ia menyebutkan, pembahasan terkait mekanisme penjaringan merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Setempat.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas PMD Tapteng Zulkifli Simatupang, mengaku hanya sebatas membuka kegiatan tersebut.
Menurutnya, ia tidak mengetahui secara terperinci mekanisme penjaringan dan mengarahkan agar hal itu dikonfirmasi kepada sekretaris dinas terkait.
"Untuk melihat hal penjaringan, saya kurang tahu karena itu ada Sekretaris. Kalau ingin tahu, tanya langsung sama Sekretaris saya," ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari Sekretaris Dinas PMD Tapteng Ernita Naibaho, terkait konfirmasi awak media tentang pihak yang menginisiasi kegiatan, dasar hukum dan mekanisme penjaringan Pj Kapala Desa dari ASN, serta pembagian kewenangan antar instansi.
Persoalan ini juga memunculkan dugaan lemahnya koordinasi antara Kepala Dinas dan Sekretaris PMD.
Padahal, Undang undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menekankan profesionalitas, akuntabilitas, harmonisasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pihak Dinas PMD Tapteng perlu menjelaskan dasar hukum serta kewenangan masing-masing pejabat dalam proses penjaringan 63 Pj Kepala Desa agar tidak menimbulkan dugaan adanya kebijakan yang berjalan tanpa koordinasi dan kepastian hukum.
(Bambang Lubis)
