Sibolga,detiksatu.com || Warga sekitar Jalan K.H.A. Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, menyampaikan kekhawatiran atas aktivitas yang diduga berlangsung di lokasi yang dikenal sebagai Tangkahan Manullang.
Berdasarkan pantauan di lokasi, awak media metronewstv.id turun langsung ke lokasi tersebut, dan terlihat adanya penumpukan tabung besar dan jeriken yang diduga berisi BBM jenis Solar.
Keberadaan tempat tersebut dinilai sangat meresahkan warga karena berada di lingkungan pemukiman.
Warga meminta pihak berwenang, termasuk Komandan TNI AL wilayah Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, untuk turun langsung meninjau lokasi tersebut guna memastikan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika terbukti ada penyimpangan atau penimbunan BBM yang tidak sesuai izin, warga meminta agar pihak terkait segera mengambil langkah penindakan sesuai hukum yang berlaku.
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 6 ayat (1): Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, dikuasai oleh negara dan pengelolaannya harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pasal 36: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Pasal 12 ayat (1): Setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan BBM wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri terkait.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 216: Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita dan dirampas untuk negara.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 3: Setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik termasuk informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan instansi pemerintah, serta alasan pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak Aparat penegak hukum terkait informasi tangkahan milik Manullang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM jenis solar.
