Hal itu menyusul tidak adanya pemotongan anggaran atau efisiensi terhadap DD di Madina. “Rp 298 miliar lebih DD seluruh desa di Madina tidak ada yang dikurangi dalam efisiensi ini,” kata Irsal di Panyabungan pada Jumat, 21 Februari 2025, sebagaimana diberitakan Mohga News.
Irsal menilai, saat ini desa membutuhkan dana untuk menjalankan program prioritas, terutama pembagian Bantuan Lansung Tunai (BLT) dan kegiatan lain yang berdampak pada masyarakat. “Ini, kan, mau bulan Ramadan, kemudian disusul nantinya mau lebaran. Tentu ada juga hak masyarakat dalam DD ini,” ujar bekas camat Batahan ini.
Di sisi lain, lulusan IPDN ini menerangkan secara nasional DD terdampak efisiensi sebesar Rp2 triliun. Dia menilai, pemangkasan anggaran itu diambil dari dana alokasi kinerja. “Mungkin tahun ini alokasi kinerja ditiadakan,” sebut dia.
Irsal menambahkan, selain DD dari APBN, setiap desa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD. Terkait ini, dia belum bisa memastikan ada tidaknya pemotongan karena belum ada konfirmasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Irsal juga menyampaikan bahwa ada tiga program prioritas desa untuk tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 tahun 2024.
Pertama, operasional pemerintah desa sebanyak tiga persen dari pagu DD, kedua, BLT maksimal 15 persen untuk masyarakat miskin ekstrem, dan ketiga, tata kelola ketahanan pangan maksimal 20 persen. (RSL )
