“Kita melihat ketidaksiapan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini, terlihat bagaimana antrian panjang yang begtu banyak di beberapa daerah” ucap Wildan.
Selanjutnya Wildan mengatakan bahwa pemerintah harus belajar melihat kondisi dan situasi dalam pembuatan kebijakan apalagi yang langsung bersentuhan dengan Masyarakat karena dampaknya akan sangat besar, regulasi yang tidak matang hanya akan menciptakan kebijakan yang arogan.
“Jika tujuan pemerintah ingin melakukan subsidi yang tepat sasaran, pemerintah harus punya kalkulasi hitung-hitungan agen resminya sudah berapa banyak di daerah, jangan-jangan dalam satu kecamatan tidak ada agen resminya, itu berbahaya sekali dan antrian yang terjadi saat ini menjadi bukti kurangnya agen resmi yang menjual gas subsidi,” tegas Wildan.
Untuk itu BEM PTMAI Muhammadiyah-Aisyiah Zona III Mengecam Keras dan memberikan ultimatum kepada Pemerintah Pusat terkhusus kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan masalah ini dan segera memperbaiki regulasi yang jelas sebelum melakukan implementasi kebijakan, agar rakyat tidak menjadi korban lagi dalam kebijakan ini,” pungkas Wildan.(Are/Red-TA)
