Peristiwa hijrah menjadi titik balik transformasi umat Islam menuju pembentukan masyarakat dan institusi politik Islam. Dalam konteks kontemporer, momentum Muharam relevan untuk merenungi dinamika geopolitik global, terutama pasca-peristiwa Tufan Al-Aqsha dan konflik Iran-Israel.
Hijrah: Transformasi Sistemik Menuju Daulah Islam
Hijrah Rasulullah ﷺ bukan hanya perpindahan geografis, tetapi juga transformasi sistemik dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Islam yang terorganisir. Peristiwa ini menandai fase baru perjuangan Islam dengan tiga pilar utama; pertama, aspek spiritual berupa pemurnian akidah dan ibadah sebagai fondasi keimanan. Kedua, aspek sosial yaitu pembentukan komunitas berbasis ikatan akidah. Ketiga, aspek politik ditandai dengan pendirian institusi negara Islam.
Muharam, sebagai bulan proklamasi Daulah Islam di Madinah, menjadi momen strategis membangun kesadaran kolektif dan kekuatan umat. Dalam konteks kekinian, peristiwa seperti Tufan Al-Aqsha dan konflik Iran-Israel-AS menegaskan urgensi penegakan Khilafah dan jihad fi sabilillah sebagai solusi syar’i terhadap kezaliman global.
Menurut An-Nabhani (1953), konflik geopolitik, seperti sengketa Palestina-Israel, bukanlah masalah teritorial, tetapi pertarungan ideologis antara Islam dan Zionis yang ditopang penuh oleh adidaya kapitalisme.
Tufan Al-Aqsha: Pemicu Kesadaran Global
Peristiwa Tufan Al-Aqsha pada 7 Oktober 2023 mengguncang dinamika politik global. Operasi pejuang Palestina terhadap wilayah vital entitas Zionis merupakan respons terhadap penghinaan terhadap kesucian Masjidil Aqsa. Serangan ini berhasil menggeser opini global, meruntuhkan mitos kekuatan Israel yang selama ini digambarkan tak terkalahkan. Ketangguhan rakyat Gaza menjadi simbol perlawanan yang menginspirasi dunia. Namun, respons Israel terhadap operasi tersebut sangat brutal.
Menurut laporan UNRWA per Juli 2025, lebih dari 59.600 jiwa telah syahid. Infrastruktur Gaza hancur, menciptakan krisis kemanusiaan yang parah. Tindakan Israel ini, yang diklasifikasi sebagai genosida oleh Al Jazeera (2024) dan Human Rights Watch (2024), memicu simpati global dan menggerakkan berbagai elemen masyarakat internasional untuk membela Palestina.
Tufan Al-Aqsha menjadi titik balik untuk menyuarakan kezaliman yang selama ini dilindungi oleh AS yang selalu menggembargemborkan HAM, tatanan damai dalam hukum internasional. Namun mandul dalam menyolusi kekejian yang menimpa Palestina. Publik dunia sudah mulai muak dengan “mantra-mantra” dan narasi zionis dan AS yang selalu berstandar ganda. Maka peluang menghadirkan solusi syar’i, seperti penegakan Khilafah, guna mengatasi ketidakadilan global menjadi semakin lebar.
Konflik Iran-Israel-AS: Episode Skema Hegemoni Global
Perang selama 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025, yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, mengungkap realitas geopolitik yang kompleks. Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan, yang dilakukan dengan presisi tinggi menggunakan senjata buatan AS, menunjukkan koordinasi yang matang. Pernyataan Trump yang memuji serangan Israel sebagai “sempurna” dan memprediksi “perdamaian” dengan Iran memperkuat dugaan adanya skenario terencana (Haaretz, 2025; New York Times, 2025).
Keanehan lain terlihat dari serangan misil Iran ke Israel. Dari 200 misil yang diluncurkan, tidak ada korban jiwa di pihak Israel, seolah-olah target telah dikosongkan terlebih dahulu. Hal ini kontras dengan serangan Iran terhadap mujahidin Suriah, yang menewaskan lebih dari 200 orang dalam sekali serang. Pernyataan Trump yang mengucapkan terima kasih kepada Ali Khamenei atas “jasanya” menambah kecurigaan bahwa Iran telah berkoordinasi dengan AS dan Israel (New York Times, 2025).
Tragisnya, selama konflik ini, 870 warga Palestina di Gaza syahid akibat bombardir Israel, tanpa satupun klausul gencatan senjata yang mengakomodasi nasib Palestina. Sikap Iran ini kontras dengan solidaritas negara non-Muslim seperti Irlandia dan Afrika Selatan, yang berani menyeret Perdana Menteri Israel ke pengadilan internasional atas tuduhan kejahatan perang. Konflik ini juga menyingkap kepentingan industri perang AS, dengan belanja militer global mencapai $2,718 triliun pada 2024, di mana AS menyumbang 37% (SIPRI, 2024). Konflik regional menjadi alat untuk memasarkan senjata AS, memperkuat hegemoni globalnya.Menuju Persatuan dan Kesadaran Politik Umat
Realitas geopolitik ini menuntut umat Islam untuk bergerak melampaui respons emosional atau aksi kemanusiaan semata. Kesadaran politik berbasis syariat harus menjadi landasan perjuangan untuk membebaskan Palestina dan negeri Muslim lainnya dari hegemoni Barat. Pengkhianatan rezim-rezim Muslim, yang membiarkan pesawat pembom Israel melintas tanpa perlawanan, menunjukkan ketidakmampuan mereka sebagai pelindung umat.
Umat harus menolak narasi nasionalisme dan mazhabiyah yang memecah belah, serta fokus pada visi persatuan berbasis akidah. Ukhuwah Islamiyah menuntut umat melampaui batas geografis dan sektarian, bersatu sebagai satu tubuh yang merasakan penderitaan saudara-saudaranya di Palestina, Suriah, dan Irak. Hanya dengan kembali pada sistem Islam, umat dapat membangun kekuatan untuk menghadapi hegemoni global.
Urgensi Solusi Syar’i: Khilafah sebagai Jalan Pembebasan
Momentum Muharam, Tufan Al-Aqsha, dan konflik Iran-Israel-AS menjadi pengingat akan urgensi solusi syar’i. Umat Islam memiliki potensi untuk menawarkan solusi syar’i yang teguh, tanpa kompromi dengan ideologi lain. Kekuatan ini terwujud dalam tiga aspek utama: pertama, kekuatan ruhiyah yang telah dibuktikan oleh ketangguhan masyarakat Gaza; kedua, potensi militer, termasuk pengembangan teknologi nuklir di beberapa negeri Muslim; dan ketiga, ukhuwah Islamiyah yang tercermin dari solidaritas rakyat Iran dan umat Islam global selama 12 hari perang Iran-Israel pada 2025.
Potensi ini seharusnya memperkuat posisi umat Islam di panggung dunia, terutama di tengah melemahnya hegemoni Barat dan AS, serta meningkatnya kesadaran global terhadap ketidakadilan dan bias nilai-nilai Barat yang kerap mendiskreditkan umat Islam.
Upaya membangkitkan kesadaran umat Islam harus terus dilakukan secara konsisten, terutama melalui pengungkapan kekejaman Israel untuk menegaskan urgensi penerapan syariat jihad fi sabilillah. Selain itu, pengkhianatan rezim-rezim Arab di Timur Tengah perlu diungkap untuk menggambarkan sulitnya melaksanakan jihad tanpa kehadiran Khilafah, meskipun fatwa jihad telah dikeluarkan. Seruan ini harus lebih lantang disampaikan, khususnya kepada tentara Muslim, untuk memenuhi kewajiban syar’i jihad.
Faktanya, jihad sebagai solusi syar’i hanya dapat terwujud secara optimal melalui tegaknya Khilafah, yang kini semakin mendesak di tengah realitas geopolitik saat ini. Inisiatif seperti kapal Madleen dan Global March to Gaza mencerminkan gelombang kesadaran global yang tak terbendung, sekaligus menjadi pertanda semakin dekatnya pertolongan Allah SWT. Namun, pertolongan Allah hanya dijanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, yang konsisten menjalani perjuangan sesuai syariat tanpa kompromi dengan kepentingan penjajah.
Sejarah membuktikan, pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi hanya mungkin melalui jihad di bawah naungan Khilafah. Khilafah, sebagai entitas politik syar’i, adalah solusi untuk menyatukan potensi kekuatan militer, ruhiyah, dan ukhuwah umat Islam. Meskipun dunia Barat kini mempertanyakan sistem kapitalisme, umat Islam memiliki peluang untuk menawarkan Islam sebagai solusi global. Dengan kesadaran politik dan persatuan strategis, umat Islam dapat mewujudkan visi rahmatan lil ‘alamin.
Muharam adalah momentum untuk mengokohkan kesadaran politik dan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam harus bersatu dalam visi syar’i, menolak fragmentasi nasionalisme, dan memperjuangkan Khilafah sebagai solusi hakiki. Dengan kekuatan akidah dan ukhuwah, umat dapat menyongsong fajar kebangkitan Islam dan terbebas dari hegemoni penjajahan kafir. Wallahu a’lam.[]
Papua muslim: pendiri Immp Tangerang Selatan
