Salah satunya berada di simpang empat Monumen Yogya Kembali. Tertulis "Selamatkan Pariwisata Dari Gubernur Pencitraan KDM".
Spanduk senada juga ada di simpang empat Kentungan. Bertuliskan, "KDM Sudahi Pencitraanmu, Perekonomian Wisata Gulung Tikar Karena Ulahmu!!!" Ada pula di simpang empat UPNVYK.
Dengan tulisan "KDM Gubernur Konten Jangan Jadikan DIY Sebagai Bahan Kontenmu!!!"
Seluruh spanduk dilengkapi foto KDM tengah bermain telepon genggam. Tertanda sebagai Forum Wisata Jogja Jateng.
Berdasarkan informasi yang diterima Radar Jogja spanduk ini dipasang untuk menolak kedatangan KDM di Sleman pada hari ini, Selasa (5/8).
Pemasangan sepanjang Ring Road Utara ini disebut lantaran jalan akan dilewati oleh KDM. Aksi serupa juga terjadi di Purwomartani, Kapanewon Kalasan.
Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) Wilayah Barat Dardiri memastikan, pihaknya melarang pemasangan spanduk tersebut.
Spanduk ini disebut tidak mewakili secara organisasi.
Meski demikian, dia tidak membantah pemasangan oleh individu.
Dia menilai ini hal tersebut adalah aspirasi dari pelaku wisata yang terdampak kebijakan KDM.
Berupa penurunan omzet setelah kebijakan larangan study tour terbit. Khususnya dari sekolah asal Jawa Barat.
“DP dibatalkan setelah adanya larangan KDM sekitar 35 persen. Saat ini sudah banyak yang kami kembalikan,” ujarnya lewat pesan suara, (7/8).
Hal senada diungkapkan oleh pelaku jip Merapi Jawir Fauzy. Dia mengaku mengetahui soal pemasangan spanduk ini. Lantaran KDM akan datang ke Jogja.
"Saya dapat info sudah terpasang di perempatan Monjali dan UPN,” jelasnya.
Walau demikian, dia mengaku tidak ikut memasang spanduk tersebut. Namun, isu mengenai adanya spanduk ini telah beredar di pelaku wisata.
Disinggung soal Forum Wisata Jogja Jateng, dia mengatakan terdiri dari sejumlah elemen. Baik itu hotel, rumah makan, jip Merapi, jip Breksi, jip Pantai, objek wisata, sampai oleh-oleh.
"Semua elemen yang bekerja di sektor pariwisata seluruhnya merasakan dampak langsung kebijakan KDM,” katanya.
Dia menyebut penurunan yang terjadi mencapai 50 persen. Baik itu karena batal maupun tidak jadi berkunjung meski telah melakukan pembayaran uang muka.
"Uang muka yang dikembalikan kisaran Rp 700 juta," katanya. (del)
