Melalui surat bernomor 060/DPW-GNPPI/VIII/2025 tertanggal 19 Agustus 2025, GN PPI menuntut agar pemerintah desa membuka dokumen laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2023 dan 2024, termasuk rincian pertanggungjawabannya.surat diterima langsung oleh Sekdes Desa Siwalan Rahmat Sidi pada hari rabo 27/8/2025 di kantor balai desa.
Ketua DPW GN PPI Jawa Tengah, Murdwi Raharjo, S.T., menegaskan langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai aturan. “Kami akan mencocokkan tahapan pengadaan barang dan jasa dengan regulasi yang berlaku, sekaligus memeriksa kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang dibiayai Dana Desa,” tegasnya.
GN PPI mengingatkan, jika ditemukan indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan aturan, pihaknya siap menindaklanjuti ke jalur hukum. “Prinsipnya, publik berhak tahu ke mana uang negara itu digunakan. Transparansi desa adalah hal mutlak,” tambahnya.
Surat permintaan informasi ini juga ditembuskan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai pengawas keterbukaan publik. Pihak Desa Siwalan tercatat telah menerima surat tersebut pada 27 Agustus 2025.
Langkah GN PPI ini menambah sorotan terhadap pengelolaan Dana Desa yang selama ini rawan disalahgunakan. Publik kini menunggu respons pemerintah desa, apakah siap membuka dokumen penggunaan anggaran kepada masyarakat.(AR)
