Guna menjaga efektivitas aksi dalam mendapatkan tuntutan, Ketua Umum GM Pro bersama Pengurus Daerah Kabupaten Tanah Datar, Jawa Timur, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor melakukan audiensi ke Kemenag dan Dikdasmen secara estafet pada tanggal 23 Oktober 2025. Audiensi juga didampingi oleh Ketua PWRI Bogor Raya yang juga merupakan Kabid Advokasi dan perlindungan hukum GM Pro, Rohmat Selamat.SH.M.Kn.
Audiensi di Kemenag diterima oleh Direktur GTK Kemenag dan beberapa Kasubdit. Dalam penyampaiannya, pihak Kemenag mendukung apa yang menjadi tuntutan para guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta yang akan disampaikan dalam aksi.
Senada dengan itu, Audiensi di Dikdasmen GM Pro ditemui oleh Sekretaris Ditjen GTKPG dan beberapa pejabat Dikdasmen lainnya. Dalam penyampaiannya, pihak Dikdasmen menyampaikan bahwa Dikdasmen juga mendukung apa yang menjadi tuntutan GM Pro bersama guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta.
Kemenag dan Dikdasmen dalam audiensi tersebut menyetujui untuk hadir dan menerima peserta aksi jika peserta aksi melakukan unjuk rasa di dalam gedung DPR RI. Namun, kehadiran mereka harus dengan adanya undangan dari DPR RI.
Dalam penyampaiannya, Ketua Umum GM Pro, Anto Putrawan.S.Pd menyampaikan bahwa dalam waktu singkat akan menghubungi anggota DPR RI komisi X dan Komisi VIII untuk menerima peserta aksi dan membuatkan surat undangan Kemenag dan Dikdasmen.
"Kami juga akan meminta pihak Pan RB dan Dirjen GTK untuk hadir mendengarkan aspirasi dalam aksi nanti,artinya kami sedang mengusahakan agar para pihak yang memegang kebijakan PPPK untuk bisa berkumpul dan ada di hadapan peserta aksi" jelas Anto kepada media.
Kami berharap, walaupun dalam masa reses akan ada anggota DPR RI dari komisi X dan VIII yang akan membantu dan menerima kami pada tanggal 27 Oktober nanti, kami yakin wakil rakyat masih dan akan peduli dengan nasib puluhan ribu guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta, lanjut Anto.
Aksi tanggal 27 Oktober 2025 kan berlangsung sebagai aksi unjuk rasa damai dari para guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta. Diharapkan aksi nanti juga akan menjadi aksi final dan bisa membuahkan hasil sesuai tuntutan.
