“Kami akan selalu mendukung permintaan Indonesia, asalkan mereka menyatakan ‘ya, Indonesia terbuka untuk upaya internasional’, kami akan menjadi yang pertama menanggapi,” kata Dubes Al Dhaheri kepada pers saat Media Gathering di kawasan Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (05/12/2025).
Pernyataan Dubes tersebut menjawab pertanyaan tentanag kemungkinan UEA akan mengirimkan bantuan kemanusiaan jika Indonesia terbuka untuk menerima bantuan internasional untuk disalurkan kepada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Al Dhaheri juga mengatakan, pihaknya telah menerima telepon dari kabinet yang meminta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terkait pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut. Namun ia memahami Indonesia hingga saat ini belum menetapkan keadaan darurat nasional.
Al Dhaheri mengklaim pihaknya juga memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah di provinsi terdampak bencana di Sumatra. UEA, kata dia, juga akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi terkait pengiriman bantuan kemanusiaan.
Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
Dalam kesempatan yang sama, Dubes Al Dhaheri juga menyampaikan sikap negaranya yang akan mengikuti langkah Indonesia dalam mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Tetapi ia menegaskan, keterlibatan tersebut bergantung pada adanya kesepakatan internasional dan kerangka kerja yang jelas.
“Indonesia telah menyatakan bahwa mereka akan melibatkan pasukan perdamaian. Tetapi selalu ada pernyataan dari semua orang yang mengatakan bahwa kita harus melihat, pertama-tama, kesepakatan antara komunitas internasional bahwa solusi dua negara adalah yang utama,” ujar Dubes Al Dhaheri.
Al Dhaheri menegaskan, UEA pada prinsipnya siap memberikan dukungan keamanan bagi Palestina, termasuk berpartisipasi dalam misi internasional, asalkan ada konsensus global mengenai mekanisme dan tujuannya.
“Saya yakin kita akan mengikuti Indonesia juga dalam hal memberikan keamanan kepada Palestina. Dan kita juga akan mengikuti komunitas internasional dalam hal memberikan keamanan kepada Palestina,” katanya.
Menurut Dubes, solusi dua negara harus menjadi dasar sebelum negara-negara terlibat dalam misi penjaga perdamaian di wilayah konflik tersebut.
Ia menilai, dukungan komunitas internasional dan mandat resmi sangat penting untuk menentukan legitimasi dan efektivitas misi.
“Persyaratan ini selalu ada. Solusi dua negara harus dipertimbangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tegasnya.[]
