Lalu negara datang membawa solusi : sumur bor senilai Rp150 juta per titik.
Dan yg mengejutkan, itu dianggap murah.
Bukan murah bagi warga, Tapi murah bagi sistem.
Di sinilah kita berhadapan dengan cara berpikir yg disebut teknokratisme dan positivisme anggaran.
Dalam logika ini, kebijakan dinilai bukan dari akal sehat, bukan dari pengalaman warga, tapi dari angka, tabel, dan pagu, yg penting :
sesuai standar, sesuai juknis, sesuai laporan.
Apakah airnya benar2 dibutuhkan?
Apakah harganya masuk akal?
Itu pertanyaan di luar sistem.
Teknokratisme melihat manusia sebagai variabel. Positivisme anggaran melihat kebenaran sebagai angka. Selama di laporan tertulis :
volume terpenuhi dana terserap
audit lolos. Maka proyek dianggap sukses.
Padahal warga di lapangan tahu : dengan uang segitu, mereka bisa bikin tiga sampai lima sumur, Airnya sama.
Manfaatnya lebih luas.
Tapi pengetahuan warga tidak dihitung, Karena tidak punya kolom di Excel.
Inilah tragedinya : rasa keadilan dikalahkan oleh rasa patuh.
Anggaran tidak lagi bertanya :
“Apa yang paling dibutuhkan korban?”
Tapi:
“Apa yang paling aman secara administrasi?”
Maka lahirlah kalimat dingin :
“Ini sudah sesuai prosedur.”
Padahal bencana itu bukan cuma soal prosedur. Bencana itu soal manusia yang haus, lapar, dan lelah.
Ketika Rp150 juta untuk satu sumur disebut murah, yang sebenarnya mahal adalah hilangnya empati kebijakan.
Dan di titik itulah kita harus berani berkata :
"kalau angka sudah mengalahkan akal sehat, maka yg perlu diperbaiki bukan cuma proyeknya, tapi cara kita berpikir tentang anggaran publik.
