Lebak,detiksatu.com || Polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak kembali muncul. Aktivis sosial King Naga mempertanyakan posisi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Perkim) yang menjabat sebagai Ketua Pembina di sebuah yayasan pelaksana MBG, di tengah dugaan pendistribusian program yang tidak sesuai aturan dan tujuan awal.
King Naga menilai, rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama setelah muncul keluhan masyarakat terkait distribusi MBG. Program yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi justru memunculkan tanda tanya baru di tengah publik. “Ketika pejabat aktif berada di dalam struktur yayasan pelaksana, lalu muncul dugaan distribusi yang tidak sesuai, maka wajar jika publik curiga. Ini harus dijelaskan secara terang-benderang,” ujarnya.
Ia menambahkan, MBG sebagai program strategis nasional yang menyentuh kepentingan masyarakat luas membutuhkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. King Naga khawatir, jika persoalan ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap program akan menurun.
Selain mempertanyakan posisi Kadis Perkim, ia juga meminta evaluasi total mekanisme pendistribusian MBG, termasuk pendataan penerima manfaat dan pengawasan lapangan. Ia mengajak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran. “Jangan sampai MBG hanya bagus di atas kertas, tapi bermasalah di lapangan. Ini menyangkut hak masyarakat dan masa depan generasi,” tegasnya.
Hingga berita diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.(Jul)
