Kabar mengejutkan datang dari internal pengamanan aset negara di Kepulauan Bangka Belitung. Satuan Tugas (Satgas) Halintar dikabarkan resmi dibubarkan. Informasi yang dihimpun tim Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka menyebutkan, pembubaran ini memicu spekulasi terkait adanya gesekan kepentingan dalam pengamanan aset kasus korupsi senilai 300 Triliun.
Muncul dugaan kuat bahwa pembubaran satgas ini berkaitan dengan adanya oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang memanfaatkan situasi untuk memindahkan aset yang tidak masuk kasus korupsi timah tanpa prosedur atau surat resmi yang jelas.
Tak hanya itu, aroma penyalahgunaan wewenang semakin menyengat pasca terungkapnya informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI AL yang bertugas di Bangka Belitung. Oknum tersebut disinyalir mencoba melakukan aksi "kucing-kucingan" dengan menyelundupkan sedikitnya tiga unit truk bermuatan pasir zirkon melalui jalur laut.
Berdasarkan data manifest kapal Roro yang dihimpun tim SMSI Bangka dari KSOP Pangkalbalam, tercatat hanya ada satu kapal Roro yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (04/01/2026). Ironisnya, puluhan ton pasir zirkon tersebut diduga kuat disembunyikan di bawah tumpukan barang bekas plastik untuk mengelabui pemeriksaan petugas di pelabuhan.
"Kami mengumpulkan data lapangan pada Selasa (06/01/26) yang mengindikasikan adanya praktik manipulasi muatan. Zirkon tersebut diduga diselundupkan menggunakan modus muatan barang rongsokan," ungkap perwakilan tim investigasi SMSI Bangka.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa pembubaran Satgas Halintar dilakukan secara mendadak untuk menghentikan pergerakan oknum-oknum tertentu dalam memindahkan atau menguasai material tambang secara ilegal.
Beredar pula kabar bahwa posisi Satgas Halintar akan segera digantikan oleh unit tugas baru, namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait struktur dan kewenangan satgas pengganti tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk otoritas TNI AL Babel dan pihak yang terlibat guna memastikan keabsahan data manifest dan keterlibatan oknum dalam skandal penyelundupan tersebut.(Hry)
