Ket. Foto: Antrean panjang di SPBU Tanah
Merah, Ile Ape, Sabtu, 24 Januari 2026
(dok. EB)
Lewoleba, NTT, detiksatu.com || Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap terjadi di Kabupaten Lembata, NTT akibat cuaca buruk dinilai seharusnya dapat diantisipasi sejak dini.
Hal ini disampaikan Elias Kaluli Making, warga Lembata dalam keterangannya kepada detiksatu, Minggu, 25 Januari 2026 terkait upaya preventif menghadapi gangguan distribusi BBM di Kabupaten Lembata, ujung timur Flores Timur,
Menurut Elias, langkah pencegahan untuk mengatasi potensi kelangkaan BBM harus bertumpu pada dua jenis data utama, yakni data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta data kalender musim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
“Dengan dua data tersebut, pemerintah daerah dan pengelola SPBU dapat menentukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi gangguan operasional akibat cuaca buruk,” ujar Elias.
Ia menegaskan, sebagai daerah kepulauan, Lembata memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap moda transportasi laut.
Kondisi ini menyebabkan pengiriman logistik penting, termasuk BBM, kerap terhambat setiap tahun saat cuaca buruk melanda," katanya.
Kaluli Making menjelaskan, dengan memadukan data BMKG dan kalender musim, otoritas terkait sebenarnya dapat memprediksi periode-periode rawan cuaca ekstrem.
Pada bulan-bulan tertentu, jelas dia, gelombang tinggi dan angin kencang merupakan kondisi yang lazim terjadi dan berpotensi mengganggu pengiriman BBM dari depot ke SPBU di Lembata.
Untuk itu, Elias Kaluli Making mengusulkan sejumlah langkah preventif yang perlu dirancang dan dijalankan secara konsisten.
Pertama, penambahan stok BBM di SPBU pada periode yang diperkirakan rawan cuaca buruk, agar ketersediaan BBM tetap aman meski terjadi keterlambatan pengiriman.
Tujuannya, agar jika terjadi keterlambatan pengiriman akibat cuaca buruk, ketersediaan BBM tetap aman.
Kedua, pemerintah dan pihak pengelola SPBU harus cermat menyusun jadwal pengiriman BBM. Pengiriman sebaiknya diprioritaskan pada saat cuaca diprediksi membaik, atau setidaknya aman untuk pelayaran.
Ketiga, pemerintah daerah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi kelangkaan BBM akibat cuaca buruk. Masyarakat diiimbau untuk tidak panik (panic buying) dan bijak dalam menggunakan BBM.
Langkah keempat yang tak kalah penting, lanjut Elias, adalah koordinasi intensif antar seluruh pihak terkait, mulai dari BMKG, Pemerintah Kabupaten, pengelola SPBU, hingga pihak transportasi laut.
"Pertukaran informasi yang cepat dan akurat dinilai krusial dalam pengambilan keputusan," jelas Elias, mantan Ketua KPU Kabupaten Lembata.
Dengan langkah-langkah preventif yang terencana dan terkoordinasi, potensi kelangkaan BBM di Lembata akibat cuaca buruk seharusnya bisa diminimalkan, sehingga aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” harapnya.
Elias menambahkan, sikap menunggu cuaca membaik tanpa upaya antisipatif merupakan bentuk kepasrahan terhadap keadaan dan mencerminkan lemahnya manajemen pengelolaan BBM di Kabupaten Lembata.
Sementara itu, Hermanus Kia, warga Lewoleba, menilai Pemerintah Kabupaten Lembata seharusnya memosisikan diri sebagai pihak yang turut menjadi korban dan merasakan langsung dampak krisis BBM yang terjadi saat ini.
“Yang terlihat justru pemerintah daerah seolah aman-aman saja dan tidak menjadi bagian dari krisis ini. Seakan mengamini situasi dan lebih memihak ke Pertamina yang adalah sebuah PT atau perusahaan. Memangnya Pemda Lembata ini wakilnya Pertamina?” kata Hermanus kepada detiksatu, Sabtu (24/1).
Ia menegaskan, Bupati Lembata seharusnya menyuarakan kesulitan yang dialami masyarakat serta bersikap tegas kepada pihak SPBU dan Pertamina agar tetap fokus melayani kuota BBM yang telah ditetapkan dan tidak mencari alasan.
“Pemerintah memastikan suplai BBM aman. Memangnya tugas pemerintah yang menyuplai? Tugas pemerintah itu menertibkan penyelewengan di wilayah kewenangannya, terutama setelah BBM beredar di masyarakat,” tambahnya.
Hermanus juga mengaku telah melihat langsung praktik penjualan BBM subsidi jenis Pertalite dalam ukuran sekitar ¾ liter di wilayah Kota Lewoleba sejak Rabu, 21 Januari 2026. BBM tersebut dijual dalam botol Aqua dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20 ribu, Rp30 ribu, hingga mencapai Rp50 ribu per botol.
Menurutnya, tingginya harga BBM eceran dipicu oleh keterbatasan atau kelangkaan stok, serta dugaan adanya sabotase jalur distribusi oleh oknum pengecer yang kemudian menjual kembali BBM dengan harga tinggi.
“Aktivitas masyarakat lumpuh total. Dampaknya sangat terasa pada ekonomi, terutama bagi pedagang keliling, ojek, petani, bengkel, dan nelayan yang menggunakan Pertalite. Semua sangat terhambat,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah harus segera melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi, termasuk antrean di SPBU dan praktik penjualan kembali oleh oknum tertentu yang dinilai menghambat penyaluran BBM secara benar.
Sementara itu, mengutip laman resmi Prokopim Kabupaten Lembata, Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi dalam dua hari terakhir bersifat insidentil dan disebabkan oleh faktor cuaca serta gangguan transportasi laut, bukan karena terhentinya pasokan dari Pertamina.
Informasi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan resmi Fuel Terminal Manager Pertamina Patra Niaga Maumere, Zakiudin. Ia menjelaskan bahwa pada 21 dan 22 Januari 2026, BBM untuk Kabupaten Lembata tetap dikirim, namun dengan kuota harian yang tidak optimal.
Pengiriman dilakukan menggunakan kapal pengganti berukuran lebih kecil (ZKP2), sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 10 kilo liter (KL) dari kuota normal.
Selain itu, sejumlah SPBU menahan sementara penjualan BBM sebagai langkah antisipatif untuk menjaga cadangan, menyusul potensi keterlambatan kapal akibat cuaca buruk.
Pemerintah Kabupaten Lembata memastikan pasokan BBM akan kembali normal seiring dengan tibanya kapal pengangkut dan pendistribusian BBM ke seluruh SPBU di wilayah Lembata.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan situasi ini kepada pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak terkait.
Pemkab Lembata menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi secara intensif guna menjaga stabilitas distribusi energi demi kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah.
Reporter: Emanuel Boli
