Secara makro, ekonomi nasional memang terlihat bergerak dan relatif stabil. Namun persoalan utama bangsa ini tidak berhenti pada angka-angka statistik.
Persoalan sesungguhnya terletak pada jarak antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan realitas hidup rakyat sehari-hari, khususnya yang dialami penulis sebagai baguan masyarakat usia di atas 50 tahun, termasuk kelompok terdidik yang secara sosial dan ekonomi semakin rentan yang kadang kerap luput dari fokus kebijakan.
Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, realitas ekonomi hari ini masih berat. Memenuhi kebutuhan dasar harian, makan, listrik, air, transportasi, dan biaya kesehatan menjadi perjuangan rutin. Lapangan pekerjaan yang layak hampir tidak tersedia, terutama pekerjaan yang sesuai dengan usia, pengalaman, dan kondisi fisik. Akses permodalan untuk usaha kecil pun sangat terbatas, karena faktor usia, ketiadaan agunan, dan sistem perbankan yang cenderung tidak ramah bagi kelompok ini.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia terus meningkat. Indonesia kini memasuki fase "ageing society", di mana jumlah penduduk lansia sudah mendekati 12 persen dari total populasi. Ironisnya, sebagian besar dari kelompok ini belum memiliki jaminan ekonomi yang memadai.
Fakta lain yang tak kalah penting, banyak masyarakat usia di atas 50 tahun masih terpaksa bekerja di sektor informal (supir angkot, ojeg, penjaga malam, parkir, dll) bukan karena produktivitas tinggi, melainkan karena tidak adanya pilihan. Ini menandakan bahwa sistem jaminan sosial dan ketenagakerjaan belum sepenuhnya mampu melindungi mereka yang telah melewati usia produktif formal.
Kalaupun ada yang masih mampu bertahan hidup, jumlahnya tidak besar. Bertahan pun sebatas mampu memenuhi kebutuhan dasar harian, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketahanan itu bukan lahir dari kuatnya ekonomi nasional, melainkan karena masih kuatnya budaya saling bantu, antar keluarga, kerabat, sahabat, komunitas organisasi, dan jaringan sosial informal. Ini adalah kekuatan sosial masyarakat, bukan cerminan keberhasilan sistem ekonomi negara.
Beruntung bagi kelompok seperti kami yang masih memiliki anak usia dibawah 17 tahun, atau setara usia sekolah SD, SMP, SMA mendapatkan Makan Bergizi Gratis di sekolah. Menu MBG dirasakan semakin membaik, namun disayangkan di masa liburan sekolah MBG terasa kurang stabil, dan info dari pihak sekolah SD Kalibata, MBG akan kembali aktif lagi pada tanggal 8 Januari 2026, padahal siswa sekolah masuk pada hari ini, tanggal 5 Januari 2026. Terkait ini mohon kiranya segera di lakukan evaluasi, agar kedepan lebih baik.
*Lesunya Konsumsi, Fakta Nyata Tanpa Melihat Statistik*
Lesunya ekonomi rakyat sesungguhnya dapat dirasakan secara langsung, tanpa harus membaca laporan ekonomi. Salah satu indikator paling sederhana adalah menurunnya aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat saat libur panjang akhir tahun 2025.
Pada masa libur sekolah akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026, tidak terlihat lonjakan mobilitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak keluarga tidak mampu memanfaatkan liburan, bahkan untuk wisata lokal dalam kota, apalagi lintas provinsi atau lintas pulau.
Pengalaman empiris penulis memperkuat gambaran tersebut. Perjalanan udara menuju Semarang menjelang (H-2) tutup tahun 2025, pembelian tiket pesawat masih dapat dilakukan, dan penumpang pesawat saat itu tidak terisi penuh, dengan banyak kursi kosong, fenomena yang jarang terjadi pada musim liburan. Setibanya di Bandara Ahmad Yani Semarang, tidak tampak lonjakan penumpang sebagaimana lazimnya malam pergantian tahun. Cafe resto yang tersedia di Bandara pun tidak perlihatkan ledakan pengunjung, begitu juga saat di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.
Perjalanan darat pada malam tahun baru 2026 pun menunjukkan kondisi serupa. Dari Semarang hingga Cirebon, baik melalui jalan tol maupun jalur lama, suasana relatif lengang. Pasar tradisional, alun-alun kota, dan pusat keramaian terlihat sepi. Kembang Api yang biasanya meriah di udara pada malam tahun baru tak terlihat signifikan di Kota Semarang. Bus antarkota yang digunakan pun tidak terisi penuh sejak berangkat dari Malang hingga dini hari di Cirebon. Perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta melalui Tol Cikampek hingga Pasar Rebo berlangsung lancar tanpa kemacetan berarti.
Fenomena ini menunjukkan, daya beli masyarakat sedang melemah. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi rumah tangga adalah motor utama pertumbuhan. Ketika konsumsi melemah, artinya masyarakat sedang menahan belanja, bukan karena hemat, tetapi karena uang tak ada, tabungan minim dan akhirnya keterpaksaan.
*Kesehatan Beban bagi Usia Lanjut*
Persoalan ekonomi masyarakat usia di atas 50 tahun semakin berat ketika dikombinasikan dengan meningkatnya masalah kesehatan. Data statistik menunjukkan bahwa hampir setengah dari penduduk lansia mengalami gangguan kesehatan atau sakit dalam satu tahun terakhir. Ini berarti biaya hidup mereka tidak hanya terserap untuk kebutuhan dasar, tetapi juga untuk biaya berobat yang terus meningkat.
Dalam kondisi seperti ini, seharusnya BPJS Kesehatan menjadi penyangga utama. Namun kenyataan di lapangan sering kali berbeda dari konsep ideal. Banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya memanfaatkan BPJS, mulai dari persoalan administratif, status kepesertaan yang nonaktif karena tunggakan, antrean panjang, hingga keterbatasan layanan yang diterima.
*BPJS Kesehatan dalam Kenyataan*
Secara angka, cakupan BPJS Kesehatan memang sudah sangat luas, hampir menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Pemerintah juga telah menanggung iuran bagi puluhan juta masyarakat melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jutaan peserta BPJS menunggak iuran, sebagian besar berasal dari kelompok pekerja informal dan masyarakat rentan, termasuk usia di atas 50 tahun. Akibatnya, ketika sakit, mereka justru tidak dapat memanfaatkan BPJS karena status kepesertaan nonaktif.
Pemerintah telah mengumumkan rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan BPJS bagi peserta tertentu, sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil. Namun hingga kini, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara nyata dan merata. Banyak masyarakat masih menunggu kejelasan, sementara kebutuhan berobat tidak bisa ditunda.
Ketidakpastian ini menambah beban psikologis rakyat: sakit semakin banyak, biaya berobat mahal, BPJS sulit diakses, sementara penghasilan tidak menentu.
Tulisan ini bukan untuk menolak kebijakan pemerintah, apalagi meniadakan kerja keras Presiden Prabowo dan jajarannya. Kritik ini justru dimaksudkan sebagai pengingat yang jujur dan realistis, bahwa stabilitas ekonomi nasional belum otomatis menjelma menjadi kesejahteraan rakyat.
Kelompok usia di atas 50 tahun adalah kelompok yang pernah menjadi tulang punggung pembangunan, tetapi kini berada di posisi rentan. Mereka tidak menuntut kemewahan, hanya kehidupan yang layak, akses kesehatan yang mudah, dan rasa aman di hari tua.
*Penutup*
Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata grafik pertumbuhan, neraca perdagangan, atau stabilitas fiskal. Ukuran sejatinya adalah apakah rakyat, terutama yang paling rentan dapat hidup dengan lebih tenang, berobat tanpa rasa takut, dan menjalani hari tanpa terus-menerus cemas akan biaya hidup.
Selama kelompok usia lanjut masih kesulitan bertahan hidup, selama BPJS masih sulit diakses saat rakyat sakit, dan selama daya beli masyarakat belum pulih, maka pekerjaan rumah negara masih besar.
Ekonomi boleh bergerak, tetapi keadilan sosial harus berjalan seiring. Negara yang kuat bukan hanya stabil secara angka, tapi hadir nyata dalam kehidupan rakyatnya.
Oleh: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed, Aktif di Indonesian Democracy Monitor (InDemo).
Kalibata, Jaksel, Senin 5 Januari 2026, 19:54 Wib.
