Sumatra Utara detiksatu.com || Gabungan Aliansi mahasiswa Padangsidimpuan, mendesak DPRD dan Walikota Padangsidempuan tuntutan tentang dugaan penyalahgunaan APBD yang diselenggarakan Senin (02/02/2026).
Jojo yang memimpin gerakan gabungan aliansi mahasiswa Padangsidempuan mendesak agar DPRD dan Walikota transparan dalam penggunaan anggaran yang telah menerima bantuan dari pemerintah dan PT Martabe.
Desakan tersebut disampaikan oleh pergerakan gabungan aliansi mahasiswa Kota Padangsidempuan sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program bantuan saluran dari pemerintahan berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPRD harus berani dan tegas menggunakan fungsi pengawasannya, jangan sampai ada APBD yang terindikasi bermasalah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun penggunaan anggaran,” ujar Jojo Simanjuntak
Selain itu, gabungan aliansi mahasiswa Kota Padang Sidempuan juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap bantuan bencana banjir bandang yang ada di Kota Padangsidimpuan. Audit tersebut dinilai penting guna memastikan tidak adanya penyimpangan, praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
Jojo Simanjuntak menegaskan bahwa langkah audit bukan untuk menghambat melainkan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik
“Kami berharap APH dapat bersikap profesional, objektif, dan transparan dalam melakukan audit. Jika ditemukan pelanggaran, maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Gabungan aliansi mahasiswa Kota Padang Sidempuan menyatakan akan terus mengawal isu ini dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang bersih, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. ( Lesmana H )
