Masyarakat lokal mengungkapkan bahwa proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut tidak mendapatkan pengawasan maksimal dari pihak terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), konsultan pengawas, serta Inspektorat Kabupaten terkesan belum mengambil tindakan tegas, membuat rekanan pelaksana dan pihak berkaitan terkesan tidak mendapatkan konsekuensi yang sesuai.
Menurut sebagian warga, lemahnya sanksi dari aparat berwenang membuat oknum kontraktor, konsultan, hingga pejabat terkait tidak merasa takut untuk melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan tugas dengan optimal. Kasus serupa pernah terjadi pada proyek pembangunan pintu air senilai lebih dari Rp4 miliar di Desa Tungkal Satu, Parit Sembilan, Kecamatan Tungkal Ilir. Meskipun telah ada temuan, sanksi yang diambil hanya sebatas pengembalian uang dengan sistem cicilan seperti pinjaman koperasi, sehingga tidak memberikan efek jera.
“Meskipun anggarannya tidak besar, ini adalah uang rakyat yang harusnya digunakan dengan baik. Kami berharap pihak berwenang tidak lagi tutup mata dan segera mengambil langkah tegas serta melakukan perbaikan,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Warga meminta agar seluruh pihak terkait melakukan investigasi mendalam terkait penyebab kerusakan dan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Mereka berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proyek pembangunan publik di daerah.(Tim)
