Nduga,detiksatu.com || Kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa ke Kabupaten Intan Jaya pada 16/9/2026 mendapat sorotan dari seorang Mama Makalena Mirip menyampaikan keluhan mengenai kondisi kemanusiaan dan keamanan masyarakat di tengah konflik yang masih berlangsung.
Sorotan tersebut disampaikan seorang mama dalam video berdurasi sekitar 4 menit 11 detik yang direkam di sekitar lokasi kunjungan Gubernur Papua Tengah di Italipa, Kabupaten Intan Jaya.
Dalam video itu, mama Makalena tersebut terlihat berdiri di pinggir Jalan Trans Intan Jaya Nabire, sekitar pangkalan ojek Kampung Titigi, Distrik Sugapa. Mengenakan kaus merah dan topi rajut abu-abu, ia menyampaikan kritik secara langsung di hadapan Gubernur Meki Nawipa bersama rombongan pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten.
Dengan suara bergetar namun tegas, ia mempertanyakan kedatangan pemerintah daerah ke wilayah tersebut ketika menurutnya masyarakat masih menghadapi trauma akibat konflik dan kehilangan anggota keluarga.
“Kepada Anda Gubernur dan DPR Papua Tengah, kalian datang ke sini, kalian mau lihat apa? Ketika pendeta dibunuh, gembala dibunuh, bayi yang saya kandung dalam kandungan saya dibunuh, dan saya punya anak-anak dibunuh,” ujar Mama Makalena
Ia kemudian mempertanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah bagi masyarakat yang menurutnya telah lama hidup dalam kondisi sulit.
“Kalian tidak datang seperti ini. Sekarang datang sini mau lihat apa? Atau mau lihat tumbuhan dan rumput-rumput ini? Saat kita menderita kalian tidak injak di sini, tidak injak atau lewat di Kali Wabu,” katanya.
Dalam pernyataannya, mama tersebut juga menyinggung kasus yang menurutnya berkaitan dengan kematian seorang perempuan hamil dan anak yang dikandungnya.
“Kemarin justru TNI yang bongkar anak di saya punya tali perut. Kalian datang dengan tujuan pembangunan, injak di Hitadipa, di Titigi ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang menurutnya belum menjawab persoalan utama masyarakat.
“Bicara soal manusia, kerja untuk manusia, bukan untuk tumbuh-tumbuhan atau rumput yang ada ini,” katanya.
Mama tersebut selanjutnya menyinggung sikap Gubernur Meki Nawipa yang menurutnya pernah memberikan apresiasi kepada TNI-Polri dalam sebuah kegiatan di Sugapa.
“Manusia di sini sudah habis dibunuh oleh orang-orang ini, TNI-Polri. Kemarin Anda Gubernur yang minta terima kasih kepada TNI-Polri dan tepuk tangan di Sugapa, itu saya ada menyaksikan,” katanya
Ia kemudian mempertanyakan apakah ucapan terima kasih tersebut berkaitan dengan sejumlah korban yang menurutnya jatuh akibat konflik.
“Apakah itu ucapan terima kasih atas pembunuhan bayi dalam kandungan saya, pembunuhan pendeta, pembunuhan gembala atau pembunuhan masyarakat saya?” ujarnya.
Ketua Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPMI-I), Marten Hagisimijau, mengatakan apa yang disampaikan mama tersebut menggambarkan kondisi yang menurutnya terjadi di lapangan.
Menurut Marten, pembangunan pelayanan publik tidak akan berjalan secara normal apabila persoalan konflik dan pengungsian di Intan Jaya belum diselesaikan. Ia menyebut warga dari sejumlah kampung, termasuk Eknemba, Titigi, Ndugusiga, Jaintapa dan Sugapa Lama, telah terdampak konflik.
“Dari seorang mama menyampaikan bahwa kita ini masyarakat dari tiga kampung yakni Eknemba, Titigi, Ndugusiga, Jaintapa, Sugapa Lama dan kampung lainnya. Tidak ada masyarakat selain kita ini, semua sudah dibunuh oleh TNI-Polri dan yang lain semua sudah mengungsi,” kata Marten.
Marten mengatakan kritik tersebut muncul ketika Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Intan Jaya. Menurutnya, Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah daerah untuk meninjau kondisi pelayanan publik sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah.
Sejumlah agenda pembangunan menjadi bagian dari kunjungan, antara lain peninjauan sekolah, fasilitas kelistrikan, pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, serta pemberian dukungan operasional kepada masyarakat.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, aspirasi mengenai pembangunan Jalan Trans Papua Nabire–Wandai–Sugapa juga disampaikan. Warga meminta percepatan pembangunan karena akses tersebut dinilai penting untuk membuka keterisolasian wilayah.
Selain jalan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan jembatan Kali Kemabu dan Kali Hiambu serta aspirasi terkait keberadaan pos keamanan di sejumlah wilayah.
Sebelum kunjungan Gubernur, GPMI-I juga menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi di Intan Jaya yakni :
Pertama , GPMI-I menolak dan Mengancam Keras, Kehadiran Gubernur papua Tengah (Meki Nawipa) di Intan Jaya Pada tanggal, 14-16 September 2026.
Kedua, GPMI-I mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menghentikan pembongkaran atau pembangunan Jalan Trans serta meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai tindakan yang mengabaikan penderitaan masyarakat.
Ketiga, mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk tim khusus atau Pansus Kemanusiaan untuk menangani persoalan yang mereka nilai terjadi di Intan Jaya.
Ke empat, GPMI-I mempertanyakan tindak lanjut aspirasi yang mereka sampaikan kepada DPR Papua Tengah pada 23 Juli 2026.
Ke lima, GPMI-I meminta aparat keamanan menghentikan penangkapan warga sipil yang menurut mereka dilakukan secara sewenang-wenang serta meminta agar warga tidak dituduh sebagai bagian dari jaringan intelijen TPNPB OPM tanpa dasar bukti yang jelas.
Ke enam, GPMI-I juga mendesak Presiden RI dan Panglima TNI membubarkan Kogabwilhan III.
Ke tujuh, GPMI-I menyatakan akan melakukan mobilisasi massa dan mengancam membakar kantor DPR Papua Tengah serta kantor Gubernur Papua Tengah apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Ancaman tersebut merupakan bagian dari pernyataan sikap GPMI-I. Tidak ada pembenaran terhadap tindakan pembakaran atau kekerasan terhadap fasilitas maupun pihak mana pun.
Persoalan yang muncul dalam kunjungan Gubernur Meki Nawipa memperlihatkan adanya dua kebutuhan yang sama-sama mendesak di Intan Jaya.
Di satu sisi, pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, pendidikan dan konektivitas untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terisolasi.
Di sisi lain, warga dan kelompok masyarakat sipil meminta persoalan keamanan, pengungsian, perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian konflik menjadi perhatian utama pemerintah.
Bagi masyarakat yang terdampak konflik, pembangunan infrastruktur dinilai belum cukup apabila mereka belum merasa aman untuk kembali dan tinggal di kampung halaman.
Karena itu, kritik yang disampaikan mama tersebut tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana pembangunan dapat memberikan rasa aman dan menjawab persoalan kemanusiaan masyarakat Intan Jaya.
Suara tersebut kini menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu mendapat respons dari pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, serta pihak keamanan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengedepankan perlindungan masyarakat sipil.
Reporter Inggi Kogoya
