Foto dari kiri ke kanan: Elias Kaluli Making, Eman Krova, dan Korvandus Sakeng (ist.)
Lembata, detiksatu.com || Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Forum Jurnalis Lembata (FJL) menggelar diskusi publik bertema "Kritik, Membangun Pers yang Bermartabat" di Dapur Inces, Pantai Wulen Luo (eks Harnus), Senin, 9 Februari 2026, siang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, unsur Forkopimda, para jurnalis yang tergabung dalam FJL, aktivis LSM dan NGO, komunitas, tokoh perempuan, perwakilan organisasi masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah warga menyampaikan kritik tajam terhadap praktik jurnalistik di Kabupaten Lembata. Pada Rabu, 11 Februari 2026, berbagai kritik tersebut dihimpun detiksatu dari siaran langsung Channel YouTube MD TV Lembata yang menayangkan kegiatan tersebut.
Mantan jurnalis Flores Bangkit, Elias Kaluli Making, mengawali kritiknya dengan terlebih dahulu mengapresiasi peran pers lokal di Lembata.
"Apakah media sudah benar-benar mewakili suara masyarakat, untuk pers lokal saya mau sampaikan bahwa sepanjang ini teman-teman sudah menjadi media yang baik, menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pengambil kebijakan di satu sisi, tetapi porsinya masih kurang," katanya.
"Lebih banyak kita baca atau kita dengar suara masyarakat itu dari melalui suara-suara keterwakilan, suara-suara anggota DPRD. Padahal, kata dia, kacamata melihat sesuatu hal antara politisi dan masyarakat itu berbeda sekali."
Ia berkata, tidak bisa pungkiri bahwa misalnya suara masyarakat yang disampaikan melalui keterwakilan misalnya melalui DPRD, punya kepentingan untuk melihat suatu peristiwa, tetapi itu akan berbeda ketika kita bertemu langsung di masyarakat. "Kalau kita lihat porsinya, masih sangat kecil," kata Elias.
Ia menyoroti wartawan lebih banyak memberitakan, misal, seorang pejabat hadir di misa Perdana atau sambutan-sambutan seorang pejabat politik di "kegiatan seremonial".
Ia menekankan pentingnya menggali berita-berita "human interest" langsung dari masyarakat.
"Saya kasih contoh misalnya, kita bisa lihat hal-hal yang kontras di Kabupaten Lembata, terkait jalan. Katakan jalan ke Atadei begitu bagus, jalan ke Kedang begitu indah, begitu juga jalan ke Lera Gere.
Elias Making berujar, jalan ke Ile ApeTimur hari ini begitu buruk. Ia tidak tahu kapan jalan itu dibangun, tetapi itu tidak diangkat oleh pers Lembata.
"Saya itu kadang-kadang bertanya-tanya dalam hati, kok ke Ile Ape Timur tidak bisa dibangun jalan yah, apakah karena, misalnya, misalnya e, apakah karna di Atadei itu ada geothermalnya gitu, misalnya. Ataukah jalan bagus ke Kedang karena punya potensi tambang, begitu juga di Lera Gere," ucapnya.
Menurut Elias, jalan tersebut semata-mata dibangun untuk kepentingan transportasi masyarakat, tetapi ada kepentingan yang lain, misalnya untuk korporasi tertentu bebas melakukan eksplorasi ke daerah-daerah yang punya potensi mineral.
Ia mendorong jurnalis Lembata untuk menggali berita "human interest" terkait rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Geothermal, terkait ada atau tidak kecemasan masyarakat tentang hadirnya geothermal di Atadei. Ini semestinya harus bisa diangkat," sambungnya.
"Jadi, kita hanya tulis pernyataan seorang anggota DPR atau kita hanya tulis pernyataan seorang bupati, misalnya, terus keterwakilan masyarakat di mana?"tanya Elias Kaluli Making, akrab disapa Yogi Making.
Padahal, kata dia, pers Lembata hadir dalam kepentingan untuk menjadi jembatan antara masyarakat di satu sisi dan pengambil kebijakan di sisi yang lain.
Hal yang dikatakan di atas menjadi catatan yang menarik bagi pers di Lembata untuk ke depan harus diangkat secara murni dari masyarakat.
Ia berkisah, ketika masih aktif di media Flores Bangkit, pada zaman itu, Pemda Lembata mengajukan kerja sama pemberitaan dengan media Flores Bangkit. Hal itu Elias sampaikan ke redaksi, di Jakarta.
"Engko kurang gaji kah sampai kemudian engko harus eh, yah kalau pemerintah bikin baik kau harus tulis yang baik, begitu. Tetapi, jangan sampai karena engko kerja sama dengan pemerintah, lalu pemberitaan engko menjadi tumpul," ucap Elias meniru pernyataan redaksi Flores Bangkit, waktu itu.
Elias Kaluli Making juga menekankan pentingnya jurnalis di Lembata menulis berita secara faktual, terkonfirmasi berdasarkan data, data yang rill.
"Jadi, kita akan tulis yang, yang tadi pak jaksa juga sempat bilang, pak polisi juga sempat bilang: yang faktual. Apa yang kita lihat itu terkonfirmasi bay (by) data, bay semacam semuanya. Kalau itu rill untuk kita angkat, kita angkat," tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya independensi para jurnalis, meskipun ada kerja sama pemberitaan dengan pemerintah daerah.
"Jangan sampai hanya karena (kerja sama dengan pemerintah,- red) yang ditulis jurnalis di Lembata siaran pers Humas Kabupaten Lembata."
Menurut mantan Ketua KPU Lembata itu, kerja sama boleh-boleh saja, tetapi tidak menumpulkan ketajaman berita-berita faktual dari sisi masyarakat.
Selanjutnya, Emanuel P. Krova, juga menyampaikan kritik dari perspektif sesama jurnalis. Dalam kesempatan itu, bercerita tentang pengalaman langsung di dunia jurnalistik.
Eman Krova telah menekuni profesi “kuli tinta” selama kurang lebih enam tahun di Tabloid Detik. Tabloid Detik merupakan salah satu media yang hadir pada era peralihan dari Orde Baru menuju Reformasi,
Ia berkata bahwa waktu itu ia mendapat kartu pers itu, kartu pers itu harus dilaminating karena masih dalam kertas bisa.
Menurutnya, menjadi wartawan pada masa itu bukanlah hal yang mudah. Saat itu ia bertugas di Biro Kota Malang, bahkan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber pun harus melalui proses pelatihan terlebih dahulu.
"Dan, saya kebetulan yah semacam "pendadaran" melatih mewawancarai Hermawan Sulistyo (Profesor Kiki). Kita bisa membayangkan kemungkinan kita gagal mewawancarai dia itu tinggi sekali," kata Eman, peneliti Nimo Tafa Institute.
"Kalau di televisi kita dengar dia (Hermawan) bicara apa saja. Dia kan penasihat Kapolri, jadi bicara apa saja pasti bisa. Dan, hasil wawancara kita itu nanti dinilai oleh redaktur."
Eman Krova mengatakan bahwa salah satu kritik utama terhadap pers adalah sikap gagap dan ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai reporter sekaligus redaktur.
Menurutnya, ketika kecepatan berita menjadi tuntutan, seorang wartawan tidak hanya dituntut menyajikan informasi, tetapi juga harus mampu berperan sebagai editor.
Ketidaksiapan (sebagai reporter dan editor) inilah yang kemudian memicu kekacauan dalam proses penulisan dan penyajian berita," jelas Eman Krova.
"Kalau dulu kan enak, kita menyampaikan berita, ada tim editornya, menyajikan, memilih sudutnya sesuai karakter persnya baru diberitakan. Sekarang kita baca kan semua sama saja. Padahal, kalau kita membaca berita itu harus berbeda," ujarnya.
Menurut Eman Krova, membaca Tempo berbeda dengan membaca Kompas. “Kalau Tempo sering kali langsung ‘ambil ulu hati’, Kompas justru mengkritik Thailand, tetapi sesungguhnya yang dikritik adalah Jakarta. Ada karakter yang disajikan,” kata Eman Krova, peneliti Nimo Tafa Institute.
Ia berkata, selama ini yang kita lihat, berita cenderung sama saja. Akibatnya, banyak media tidak siap menyikapi tuntutan kecepatan. Yang kemudian terjadi adalah fenomena yang sering disebut “hit and run”: tabrak saja, yang penting beritakan.
Padahal, lanjutnya, fenomena informasi saat ini sering disebut sebagai “informasi blur” atau kabur. Hal itu terjadi karena munculnya jurnalisme warga negara ("citizen journalism").
"Jadi, masyarakat juga bisa memproduksi beritanya. Semuanya dijadikan "blur". Teman-teman jurnalis dalam tanda kutip, jatuh juga ke dalam, jadi terkesan juga kita membaca memindahkan saja apa yang ditulis dalam media sosial ke dalam media konvensional," katanya.
Padahal, kata dia, fenomena "media sosial" sampai sekarang itu sebenarnya "debatable". Dua kata yang digabung menjadi makhluk yang baru. "Media kita mengerti, sosial kita mengerti, tetapi kita sebut media sosial, kabur dia. Semua bisa," sebutnya.
Menurutnya, hal itu menjadi catatan penting bagi jurnalis di Lembata agar mampu mengoptimalkan diri, tidak hanya sebagai penyaji berita, tetapi juga sebagai editor.
Jika menginginkan percepatan, kata dia, maka kapasitas editorial juga harus dimiliki. Walaupun kerap terasa kontradiktif, membayangkan kecepatan berjalan seiring dengan kedalaman memang bukan hal yang mudah.
"Karena apa, karena bagaimanapun pers teman-teman jurnalis itu harus tetap menjadi autentikator. Harus memastikan keaslian berita itu, tidak bisa tidak. Benar bahwa ada hak jawab," ujarnya.
Tetapi, lanjut Eman, hak jawab itu ketika kita sudah memberitakan, kita mengatakan pada hak jawab itu sudah ada kerugian sosial diterima oleh orang yang kita beritakan.
"Tidak bisa seperti itu. Pada saat kita memberitakan, kita harus "cross-check" bahwa kita beritakan," tegasnya.
"Jadi, bukan mensimplifikasi soal hak jawab seperti itu, ia kurang sepakat. Karena pada saat kita sudah memberitakan sesuatu atau memberitakan kebijakan sesuatu ada konsekuensi yang kita bisa terima dari situ dan tidak bisa dilemparkan hanya Seperti begitu."
"Karena itu, pers juga harus menjadi penyaksi yah. Itu hukumnya. Dia harus ada di situ baru dia tulis. Dia harus memastikan. Dan, pers juga harus tetap menjadi investigator yah," jelasnya.
Menurut Krova, ada pemberitaan kebijakan bisa dikomparasikan dengan pendekatan yang lebih investigasi. Kualitatifnya. Supaya berimbang, harus diperhatikan.
"Karena biar bagaimanapun juga pers tetap menjadi pengarah, pembentuk "common sense". Akal sehat publik sangat ditentukan oleh pers," pungkasnya.
Selanjutnya, Savertapall Sakeng Korvandus mengatakan pada periode 2014 sampai 2017, isu migrasi selalu di pemberitaan. Lembata adalah kantong buruh migran. Tetapi belum ter-"cover" dalam isu-isu yang belum memengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau kebijakan daerah.
"Di 2018 ke sini, hampir sama sekali tidak ada berita walupun kemudian ada jenazah yang dibawa pulang, ada (dugaan) TPPO tetapi jarang diberitakan.
Korvandus Sakeng berharap pers menjadi penyembuh atas kegelisahan publik.
"Saya mengambil contoh begini, misalnya publik bertanya-tanya sudah satu tahun ini, di mana capaian pembangunan daerah, program NTT itu capainya sudah di mana," tuturnya.
Hal ini juga perlu ditanggapi oleh media dengan untuk kemudian meng-"eksplor" mulai dari segmen budidaya, pengolahan pascapanen, hingga mengaitkannya dengan anggaran yang digelontorkan, untuk kemudian kita bisa melihat capaiannya ada di mana.
"Ini mesti ditangkap sehingga pers menjadi penyembuh kegelisahan masyarakat," harap Kor Sakeng, aktivis kemanusiaan.
Sementara itu, Anna Reinha Wahon dari Komunitas Pondok Perubahan menjelaskan bahwa cara komunitasnya membudayakan kebiasaan menulis adalah dengan menunjuk satu orang sebagai penanggung jawab penulis setiap kali kegiatan selesai, untuk kemudian menuliskannya dan memberitakannya.
Ia mengatakan, jurnalis adalah “ujung pena” dari berbagai persoalan, bukan hanya satu isu, tetapi banyak isu sekaligus.
“Kami bisa menjadi besar dan dikenal di mana-mana karena peran jurnalis yang sangat besar,” ujarnya.
"Dorang tu baling-baling kalo dalam pesawat, siap teputar dan itu kalau kena di mana saja bisa teriris, dan langsung mati."
Ia berharap, semoga bibit-bibit anak muda bisa melanjutkan peran-peran tersebut
Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Jurnalis Lembata, Alexander Taum dalam sambutannya mengatakan di negara demokrasi, informasi ibarat oksigen yang menjadi bahan publik.
"Penekanannya begini, informasi yang ada di internet justru dimanipulasi oleh opini-opini publik yang sebenarnya tidak ada, akhirnya dianggap ada. Disrupsi teknologi dan kebebasan pers menjadi dua pukulan terberat dalam menghadirkan jurnalisme yang berkualitas," kata Alexander.
Padahal, menurut Taum, kualitas demokrasi salah satunya dipengaruhi oleh kualitas jurnalisme dalam menghadirkan informasi sebagai bahan publik.
Ia berkata, di negara demokrasi, informasi informasi ibarat oksigen yang menjadi bahan publik. Jika kualitas informasi atau suplai untuk publik tidak berkualitas, bisa berdampak pada kualitas demokrasi.
"Pers punya peran menyediakan oksigen itu, yang sehat untuk publik," ujar Alexander, jurnalis media nasional, Media Indonesia di Lembata.
Ia melanjutkan, di era disrupsi teknologi, Uber, Gojek, dan Grab telah mendisrupsi peran taksi konvensional. Netflix dan YouTube mendisrupsi industri televisi dan bioskop. E-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee mendisrupsi toko-toko fisik. Sementara itu, kecerdasan buatan (AI) mendisrupsi pekerjaan-pekerjaan administrasi perkantoran.
"Media mungkin tidak berhasil membuat publik memercayai sesuatu, tetapi selalu Berhasil membuat publik memikirkan suatu isu. Ketika narasi yang dimanipulasi oleh media-medis arus utama itu, masuk dalam percakapan publik, maka akan menjadi wacana yang dianggap benar oleh masyarakat," katanya.
Aleksander menjelaskan, pada saat ini, kredibilitas, integritas, dan independensi media dan juga jurnalis menentukan ke mana arah demokrasi kita, ke mana arah publik ini dituntut.
Oleh karena itu, kata dia, tugas pers ke depannya adalah menyajikan berita yang lebih cerdik, dan bisa menjelaskan informasi melebihi opini-opini warga yang banyak beredar di media sosial. Hal itu sangat bisa dilakukan karena pers terikat oleh kode etik dan juga UU pers.
Menurut Taum, jurnalisme berkualitas menjadi elemen penting untuk menyebarkan informasi menjadi jernih dengan merekam akta secara baik. Namun, di era sekarang hal tersebut jelas tidak mudah dilakukan oleh jurnalis karena melimpahnya informasi di media sosial.
"Media harus peka terhadap permintaan pembaca bahkan menjadi pembaca sebagai bagian dari ekosistem informasi. Media dan jurnalisme dalam hal ini bertanggung jawab memastikan bahwa teknologi hanyalah alat yang membantu meningkatkan kualitas jurnalisme, bukan sebaliknya," pungkasnya.
Reporter: Emanuel Boli
