Jakarta, detiksatu.com || Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kondisi inflasi nasional pada Januari 2026 masih berada dalam kategori terkendali. Meski secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sedikit di atas target nasional, pemerintah menilai situasi tersebut tidak mencerminkan lonjakan harga barang dan jasa secara riil di masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Angka ini memang berada sedikit di atas target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen atau dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Namun, Mendagri menekankan bahwa data tersebut harus dipahami secara komprehensif dan tidak dilihat secara parsial.
“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang sebenarnya,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah.
Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).
Faktor Tarif Listrik Dominan
Mendagri menjelaskan bahwa penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan kontribusi mencapai 1,72 persen. Dari kelompok tersebut, tarif listrik menjadi faktor dominan dengan andil sebesar 1,49 persen.
Ia menegaskan bahwa kenaikan ini bersifat statistik dan tidak mencerminkan kenaikan harga listrik secara nyata.
Pasalnya, pada Januari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi listrik sebesar 50 persen, sedangkan pada Januari 2026 tarif listrik kembali normal tanpa subsidi.
“Karena harga listrik di bulan Januari 2026 normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada Januari 2025 yang masih disubsidi pemerintah. Sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” jelasnya.
Deflasi Secara Bulanan Jadi Sinyal Positif
Untuk melihat kondisi riil di lapangan, Mendagri menekankan pentingnya memperhatikan inflasi secara month to month (mtm).
Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara bulanan justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025.
Deflasi ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang memberikan kontribusi terbesar dengan angka minus 0,30 persen.
“Ini berita bagus. Artinya barang dan jasa yang sebelumnya mengalami kenaikan karena dorongan Natal dan Tahun Baru, pada Januari justru turun menjadi minus 0,15 persen,” kata Mendagri.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi pasca-momentum akhir tahun dapat dikendalikan dengan baik, serta menunjukkan efektivitas langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Daerah Diminta Tetap Waspada
Meski secara nasional inflasi dinilai relatif terkendali, Mendagri tetap mengingatkan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang mencatatkan tingkat inflasi tinggi agar segera melakukan langkah-langkah pengendalian yang terukur dan responsif.
Ia secara khusus meminta daerah untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas pangan strategis.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras yang di beberapa wilayah menunjukkan tren kenaikan harga. Mendagri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Daerah harus cepat membaca sinyal pasar, memantau stok, distribusi, dan memastikan tidak ada hambatan logistik yang memicu lonjakan harga,” ujarnya.
Penguatan Ketahanan dan Cadangan Logistik
Di sisi lain, Mendagri juga mengingatkan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan cadangan logistik, terutama bagi daerah-daerah yang rawan bencana.
Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana alam sehingga berdampak pada kelangkaan pasokan dan kenaikan harga pangan.
“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok,” tegasnya.
Ia mendorong Pemda untuk memiliki kemampuan produksi pangan sendiri serta cadangan logistik yang memadai.
Menurutnya, idealnya daerah memiliki stok pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat minimal selama tiga bulan dalam kondisi darurat.
“Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri, memproduksi sendiri, sehingga ketika distribusi terganggu, masyarakat tetap aman,” tambah Mendagri.
Dihadiri Sejumlah Pejabat Strategis
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat dan pembicara dari berbagai kementerian dan lembaga.
Hadir di antaranya Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, serta sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga terkait yang bergabung secara virtual.
Rapat ini diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat berharap pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan dapat terus dilakukan secara konsisten dan kolaboratif, demi menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ke depan.
Red-Ervinna
