Jakarta, detiksatu.com || Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan nasional Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian status negara berpendapatan tinggi, melainkan harus memastikan seluruh rakyat Indonesia merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (2/2/2026).
Rakornas ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa ukuran kemajuan bangsa tidak boleh berhenti pada indikator ekonomi makro dan angka statistik semata, tetapi harus tercermin secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Tujuan kita adalah negara yang maju dan modern, di mana seluruh rakyat hidup dengan kualitas yang baik. Kita tidak ingin sekadar meniru negara lain atau mengejar label negara berpendapatan tinggi, kita ingin rakyat kita benar-benar hidup layak,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa kualitas hidup yang dimaksud mencakup terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, pendidikan yang berkualitas, serta penghasilan yang memadai bagi setiap keluarga Indonesia. Menurutnya, pembangunan harus dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah.
Seluruh agenda pembangunan nasional tersebut dijalankan melalui kerangka besar Asta Cita, yang diperkuat dengan 17 Tatanan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nusantara, serta sistem Garansi Birokrasi Historical Negara dan Wilayah Daerah. Kerangka ini menjadi dasar penguatan BIP (Birokrasi Instansi Pemerintah) dalam menjalankan program prioritas nasional dan program hasil terbaik cepat (quick wins).
Dalam penguatan sumber daya manusia, Presiden secara khusus menyoroti Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu terobosan strategis pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga paling tidak mampu melalui sistem pendidikan berasrama yang dibiayai sepenuhnya oleh negara.
“Anak-anak yang selama ini tidak mungkin mengenyam pendidikan, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang hidup di jalanan dan tidak sekolah. Negara harus hadir,” tegas Presiden.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga dirancang untuk memberdayakan orang tua peserta didik. Pemerintah melibatkan para orang tua dalam berbagai program prioritas nasional, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, maupun sosial.
Dalam paparannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi, yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Program tersebut menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan 500 Sekolah Rakyat pada tahun 2029, dengan kapasitas total mencapai 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Presiden menilai target tersebut realistis asalkan didukung komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan Program Sekolah Rakyat dan agenda pembangunan nasional secara keseluruhan membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dukungan tersebut meliputi penyediaan lahan, pemenuhan layanan dasar, penguatan tenaga pendidik, serta penciptaan lingkungan sosial yang kondusif di sekitar sekolah.
“Pusat dan daerah harus berjalan seiring. Kalau kita kompak, tidak ada alasan anak-anak Indonesia tertinggal. Masa depan bangsa ini ada di tangan mereka,” pungkas Presiden.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Red-Ervinna
