Garut ,detiksatu.com || Harga Tiga Kali Lipat, Cicilan Ditolak, Murid Disebut Minder karena Seragam Belum Lunas
Polemik panas mengguncang sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Garut setelah muncul dugaan praktik mark-up harga seragam dan atribut siswa melalui koperasi sekolah.(11/03/2026).
Sejumlah orang tua murid mengaku terbebani dengan harga yang dinilai jauh melampaui harga pasaran.
Sorotan mencuat setelah salah satu wali murid berinisial M.F mengungkapkan bahwa harga satu setel baju olahraga di sekolah tersebut mencapai Rp300 ribu lebih, padahal berdasarkan pengecekan ke salah satu konveksi, biaya produksi disebut-sebut hanya sekitar Rp120 ribu per potong.
Tak berhenti di situ, pakaian pangsi yang di toko eceran dijual sekitar Rp100 ribu, di sekolah justru dikabarkan dibanderol hingga Rp350 ribu. Selisih harga yang signifikan ini memicu tanda tanya besar dan kekecewaan di kalangan orang tua.
“Kami tidak keberatan membeli di sekolah, tapi harganya terlalu jauh dari pasaran,” ujar M.F dengan nada kecewa.
Cicilan Rp100 Ribu Disebut Ditolak
Situasi semakin memanas ketika sejumlah orang tua mengaku mengalami kesulitan melunasi pembayaran seragam.
Beberapa di antaranya meminta keringanan dengan sistem cicilan, termasuk pembayaran sebesar Rp100 ribu terlebih dahulu, namun disebut tidak diperbolehkan.
Kondisi ini membuat sebagian orang tua terpaksa berutang demi melunasi kewajiban pembelian seragam.
Lebih memprihatinkan lagi, ada murid yang dikabarkan merasa minder dan tertekan karena seragamnya belum lunas sepenuhnya.
“Anak jadi tidak percaya diri karena belum lunas. Orang tua juga bingung cari uang untuk menutup kekurangan,” ungkap salah satu wali murid.
Kepala TU Ikut Disorot
Nama Kepala Tata Usaha yang disebut sebagai Bu Pupu turut menjadi sorotan. Dalam pertemuan dengan orang tua siswa, penjelasan yang disampaikan disebut-sebut kurang berkenan dan dinilai menyudutkan salah satu wali murid.
Hal ini memicu perdebatan soal etika komunikasi di lingkungan pendidikan. Orang tua berharap adanya pendekatan yang lebih bijak dan humanis, mengingat persoalan yang dihadapi menyangkut kondisi ekonomi keluarga.

