Namun, bagi disiapapun sangat mudah untuk merujuk siapa pengusaha yang mendapat predikat 9 Naga. Googling sebentar, maka kita akan menemukan sejumlah nama seperti Robert Budi Hartono (Djarum Group, BCA), Anthony Salim (Salim Group), Dato' Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group), Rusdi Kirana (Lion Air Group), Tomy Winata (Artha Graha Group), Sofjan Wanandi (Santini Group), Edwin Soeryadjaya (Saratoga Group), Jacob Soetoyo (Gesit Sarana Perkasa) bahkan beberapa sumber juga menyebutkan nama lain seperti Sugianto Kusuma (Aguan) dari Agung Sedayu Group sebagai bagian dari 9 Naga.
Mereka inilah, sebenarnya yang paling kenyang menikmati kekayaan SDA Indonesia. Mereka ini, yang paling diuntungkan dari keberlimpahan bahan baku, pekerja dan market dari 285 juta jiwa penduduk Indonesia.
Konon, mereka sedang mengganggu Presiden melalui jalur ekonomi yang mereka kuasai. Mereka, berusaha memaksa negara tunduk pada kepentingan mereka, melayani bisnis mereka, sebagaimana kebijakan era JOKOWI yang telah menjadikan Negara sebagai pelayan oligarki.
Bolak baliknya sejumlah pengusaha ke kediaman JOKOWI, mengkonfirmasi mereka tidak mendapat ruang di era Prabowo Subianto. Mereka, berusaha menagih janji kepada JOKOWI untuk mendapatkan pelayanan kekuasaan, setelah keuntungan materi banyak diterima oleh JOKOWI.
Korupsi era JOKOWI, merupakan simbiosis parasitisme antara pengusaha dan penguasa. JOKOWI telah menjadikan APBN sebagai sarana untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantung pengusaha, melalui pungutan pajak dan proyek negara yang melayani kepentingan oligarki.
Kekayaan SDA Indonesia, tak menyumbang APBN melainkan hanya menjadikan pundi pundi oligarki 9 naga makin tumpah ruah dan menjadikan mereka makin kaya raya. Lahan sawit merupakan salah satu lahan bancakan mereka. Sementara sektor tambang (terutama Nikel, Timah dan Batubara), sudah tak terhitung lagi perannya menjadikan mereka makin kaya raya.
Semestinya, penguasa 9 naga ini membantu Negara. Bukan menjadi parasit dan merongrong negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Semestinya, bisnis mereka hanya mencari untung dari melayani kebutuhan rakyat, bukan merampas hak rakyat.
Sektor SDA, semestinya fulll dikelola Negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Bukan dikuasai oligarki dan dirampok untuk menambah pundi pundi kekayaan mereka.
Sekali lagi, tuan Presiden tidak perlu ragu. Ambil alih SDA dari oligarki, kelola penuh oleh negara, gunakan untuk sumber pemasukan APBN, pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kekayaan alam Indonesia, jangan hanya menyejahterakan Anthony Salim, Aguan dan konco-konconya. SDA Indonesia bukan diproduksi oleh oligarki, melainkan karunia Allah SWT.
Dalam Islam, kekayaan SDA itu milik bersama, milik umum (al Milkiyatul Ammah), bukan milik pribadi atau korporasi. Syariah Islam, telah mewajibkan Negara selaku wakil publik, untuk mengelola SDA dan mengembalikan (manfaatnya) kepada publik.
Mekanisme teknisnya, SDA wajib dikelola oleh BUMN. Bukan oleh korporasi swasta, asing maupun aseng. Sebab, saat dikelola BUMN, hasilnya akan menjadi pemasukan APBN, dan dipergunakan untuk membiayai program pelayanan bagi rakyat.
Tunggu apa lagi tuan Presiden, sikat segera 9 Naga. Nasionalisasi seluruh aset SDA Indonesia yang dikelola mereka. Kembalikan kepada rakyat, melalui BUMN pengelola untuk kepentingan Negara. [].
