Karawang detiksatu.com || Aroma busuk dugaan penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2025 di Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, kian menyengat. Alokasi 20 persen Dana Desa dengan dalih penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjungpakis diduga kuat berubah menjadi ajang bancakan pihak-pihak tertentu, Senin (02/02/2026).
Kecurigaan publik semakin menguat sebagai Ketua BUMDes Tanjungpakis,anak kepala desa,sendiri secara terbuka,warga menduga ada unsur KKN, pengelolaan dana tersebut. Pernyataan itu justru membuka dugaan adanya keterlibatan lebih luas pejabat desa dalam pusaran pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan.
“menurut warga,pernyataan modal ada sebagian untuk kepiting,ternyata ketika warga mendesak hasil seperti apa,jawab singkat kepiting pada mati.selain itu juga ada sewa Empang,dan di tenya berapa Ribu ikan yang di belikan,lebih memilih bungkam.
pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan warga bahwa 20 persen Dana Desa tahun 2025 tidak dikelola sebagaimana mestinya. Warga menilai, keterlibatan pejabat desa dengan posisi strategis menjadi celah empuk terjadinya penyalahgunaan uang negara.
“Kalau yang mengelola hanya orang-orang itu saja, lalu di mana fungsi pengawasan? Kami menduga kuat Dana Desa ini dijadikan bancakan berjamaah. Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi dugaan permainan,” ungkap seorang warga Tanjungpakis yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (02/02/2026).
Warga juga menilai dalih penyertaan modal BUMDes hanya dijadikan kamuflase untuk menutupi pengelolaan dana yang tidak transparan. Hingga kini, masyarakat mengaku tidak pernah menerima penjelasan terbuka terkait realisasi anggaran, manfaat program, maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tersebut.
“BUMDes cuma dijadikan tameng. Faktanya, masyarakat tidak tahu dana itu dipakai untuk apa. Tidak ada keterbukaan, tidak ada laporan. Ini uang negara, bukan uang warisan,” tegas warga lainnya dengan nada geram.
Di tempat terpisah awak media coba untuk menemui ketua BUMDES,bendahara serta sekretaris,namun sulit di temui dan terkesan menghindar.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Kabupaten Karawang, serta instansi pengawas lainnya untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh tanpa kompromi.
“Kami minta audit total. Bongkar semuanya secara terbuka. Jangan ada yang dilindungi. Kalau dibiarkan, ini sama saja membiarkan perampokan uang rakyat,” desak warga.
Tak berhenti di situ, warga juga menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkannya secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kalau tidak ada tindakan tegas, kami akan lapor ke APH. Biar hukum yang bicara. Dana Desa itu hak rakyat, bukan ladang memperkaya diri,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Tanjung pakis Bendahara Desa, maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan penyelewengan Dana Desa tersebut. (Red)
