Apresiasi itu disampaikan Marwan saat menyampaikan sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M bertema “Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global” di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Banten, pada Rabu malam (08/04/2026).
“Penerbitan visa yang sudah selesai seluruhnya merupakan capaian penting. Demikian juga dengan Nusuk yang akan dibagikan sebelum keberangkatan, ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kepada jemaah,” kata Marwan.
Politisi PKB itu juga mengatakan, penyelenggaraan haji setiap tahun selalu menghadapi dinamika yang berbeda, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
“Tantangan haji itu sangat dinamis. Persoalan yang muncul tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini. Karena itu, kita harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini agar tidak berdampak pada pelayanan jemaah,” kata dia.
Marwan juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam memastikan kualitas layanan haji tetap optimal.
“Kementerian dan seluruh lembaga terkait harus bekerja bersama. Melayani jemaah haji dalam jumlah besar bukan perkara mudah, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang solid,” tegasnya.
Selain itu, Komisi VIII DPR RI berharap penyelenggaraan haji dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa adanya kesenjangan dalam prosesnya setiap tahun.
“Penyelenggaraan haji itu berlangsung setiap tahun, namun prosesnya tidak boleh terputus atau berjarak. Harus ada kesinambungan yang baik agar kualitas layanan terus meningkat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil pelayanan jemaah, termasuk dalam menghadapi tantangan operasional seperti transportasi dan penerbangan.
“Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Tantangan penerbangan dan aspek operasional lainnya harus diantisipasi dengan matang agar jemaah tetap terlayani dengan baik,” kata Marwan.
Menutup pernyataannya, Marwan menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji demi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia.[]
