Menurut informasi yang beredar, motor roda tiga tersebut diduga tidak lagi berada dalam penguasaan desa dan disebut telah digadaikan kepada pihak lain. Atas hal itu, Ketua GEMPAR DPC Lebak meminta pemerintah desa memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami meminta ada penjelasan resmi terkait keberadaan aset desa tersebut. Jangan sampai aset yang dibeli menggunakan anggaran negara disalahgunakan,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan dan inspektorat, melakukan penelusuran apabila benar kendaraan tersebut merupakan aset desa yang tercatat dalam inventaris pemerintah desa.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka dapat berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pengelolaan aset desa, serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, jika ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan hingga menimbulkan kerugian negara, kasus tersebut juga dapat mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Publik berharap persoalan ini dapat segera dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan negatif maupun keresahan di tengah masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, pihak Desa Padasuka belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Padasuka disebut sedang tidak berada di tempat. Awak media juga telah berupaya menghubungi yang bersangkutan melalui sambungan telepon, namun belum tersambung.(Jul).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar