Kegiatan yang berlangsung di lantai I Gedung Setda Kabupaten Pekalongan pada Selasa (26/05) dengan menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Nanang, guna memberikan pemahaman teknis terkait sistem pelaporan penggunaan energi secara nasional dan terintegrasi.
Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, mengatakan aplikasi POME merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran pemerintahan.
“POME ini adalah Pelaporan Online Manajemen Energi, dimana program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian ESDM terkait efisiensi penggunaan energi di kantor-kantor pemerintahan.
Untuk mendukung pelaksanaannya, kita menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Jawa Tengah agar seluruh admin OPD memahami cara kerja aplikasi ini,” ujar Anis Rosidi.
Menurutnya, seluruh OPD hingga kecamatan diwajibkan mengikuti program tersebut karena setiap instansi pemerintahan memiliki tanggung jawab melakukan penghematan energi dalam kegiatan operasional sehari-hari.
“Semua administrasi perkantoran harus melaksanakan efisiensi energi, mulai dari penggunaan listrik, air bersih, BBM kendaraan dinas, penggunaan gas, hingga fasilitas kantor lainnya. Semua instrumen itu nantinya dilaporkan secara berkala melalui aplikasi,” jelasnya.
Data Dilaporkan Setiap Bulan
Dalam sistem POME, setiap instansi diwajibkan menginput data penggunaan energi setiap bulan. Data tersebut kemudian akan diolah menjadi indikator dan grafik konsumsi energi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tingkat efisiensi masing-masing kantor.
“Nanti ada grafik dan indikatornya. Dari situ akan terlihat sejauh mana kantor tersebut berhasil melakukan penghematan energi atau justru masih terjadi pemborosan,” terang Anis.
Ia menegaskan program POME berbeda dengan program Reformasi Birokrasi (RB) maupun SAKIP. Jika RB dan SAKIP berfokus pada efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola pemerintahan, maka POME lebih menitikberatkan pada aspek efisiensi penggunaan energi.
“Kalau program ini fokusnya memang di efisiensi energi. Tetapi secara tidak langsung tentu mendukung Reformasi Birokrasi dan SAKIP juga karena ada unsur efisiensi penggunaan anggaran,” tambahnya.
Bangun Budaya Hemat Energi di Lingkungan Kantor
Anis Rosidi berharap seluruh OPD dapat menerapkan pola kerja hemat energi setelah memahami mekanisme penggunaan aplikasi POME.
Menurutnya, langkah sederhana seperti mematikan lampu ruangan yang tidak digunakan, memastikan keran air tertutup rapat, hingga mematikan AC setelah jam kerja merupakan bagian penting dari budaya efisiensi yang harus dibangun bersama.
“Kita ingin penggunaan energi di kantor benar-benar ditekan. Misalnya lampu yang tidak diperlukan dimatikan, AC jangan dibiarkan menyala terus, penggunaan air juga harus diawasi. Semua itu nanti ada indikator penilaiannya,” katanya.
Selain listrik dan air, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas juga masuk dalam instrumen pengawasan yang wajib dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi POME.
Program tersebut bersifat nasional karena terintegrasi mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga Kementerian ESDM.
Meski target penurunan konsumsi energi belum ditetapkan secara spesifik, Anis menyebut setiap instansi nantinya akan memiliki indikator penilaian tersendiri berdasarkan tingkat efisiensi yang berhasil dicapai setiap bulannya.
“Indikatornya sudah ada dan akan terus dipantau tiap bulan. Semua tergantung bagaimana komitmen masing-masing OPD dalam menerapkan penghematan energi di lingkungan kerjanya,” pungkasnya.(Ali)
