Seorang peserta mengaku telah menerima pemberitahuan dalam akun resminya bahwa dirinya diusulkan masuk formasi PPPK Paruh Waktu.Status tersebut bukan informasi liar,melainkan muncul dalam sistem yang menjadi rujukan resmi proses seleksi.Akan tetapi ketika pelantikan berlangsung,namanya tidak tercantum dalam daftar peserta yang dilantik.Kalau saya sudah diusulkan masuk formasi PPPK Paruh Waktu,kenapa tidak dilantik??.tanyanya.
Pertanyaan tersebut kini tidak lagi menjadi persoalan pribadi peserta semata.Pertanyaan itu telah berubah menjadi pertanyaan publik yang wajib dijawab oleh pemerintah daerah,pemerintah pusat,dan seluruh lembaga pengawasan.Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar satu kursi PPPK.Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas sistem.Bagaimana mungkin seseorang yang disebut masuk formasi justru tidak memperoleh kejelasan status saat pelantikan berlangsung??.Apakah terjadi kesalahan administrasi??.Apakah ada persoalan verifikasi??.Apakah ada perubahan kebijakan yang tidak disampaikan kepada peserta??.Atau ada faktor lain yang sampai hari ini belum dijelaskan secara terbuka??Publik berhak mengetahui jawabannya.
Ironisnya,di tengah derasnya jargon transparansi,justru kejelasan informasi yang paling sulit ditemukan.Ketika peserta bertanya,jawaban belum terdengar.Ketika masyarakat meminta penjelasan,yang muncul justru keheningan.Padahal dalam tata kelola pemerintahan modern, diam bukan solusi.Diam hanya melahirkan spekulasi.Diam memperbesar ruang kecurigaan.Diam membuat publik bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang sedang ditutupi.Di sinilah peran BKPSDM Gayo Lues patut dipertanyakan.Apakah instansi tersebut telah menyampaikan penjelasan resmi kepada peserta yang terdampak?
Apakah sudah ada surat pemberitahuan terkait alasan tidak dilantiknya peserta yang mengaku masuk formasi PPPK Paruh Waktu??.Jika sudah ada,mengapa informasi itu belum diketahui publik??.Jika belum ada,apa alasan keterlambatan tersebut??.Pertanyaan yang sama juga layak diarahkan kepada Inspektorat.Apakah lembaga pengawasan daerah sudah melakukan penelusuran??.Ataukah fungsi pengawasan kembali menunggu persoalan membesar sebelum bergerak??.Lebih jauh lagi,pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan.
Program PPPK merupakan kebijakan nasional yang dibiayai oleh uang rakyat dan dijalankan atas nama negara.Karena itu setiap ketidakjelasan yang muncul di daerah juga menjadi cermin kualitas pengawasan pemerintah pusat.Jangan sampai reformasi birokrasi hanya kuat dalam slogan tetapi lemah dalam pelaksanaan.Jangan sampai pelantikan PPPK hanya menjadi panggung pencitraan sementara masih ada peserta yang belum memperoleh kepastian haknya.Dan jangan sampai tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun kembali dipaksa berhadapan dengan tembok birokrasi yang sulit ditembus.
Sebab bagi mereka,status PPPK bukan sekadar urusan administrasi.Di balik status itu ada masa depan keluarga,biaya pendidikan anak,dan harapan hidup yang lebih layak.Karena itu pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka.Bukan besok.Bukan setelah isu ini viral.Tetapi sekarang.Semakin lama penjelasan ditunda,semakin besar pertanyaan publik yang akan muncul.Dan ketika pertanyaan terus bertambah sementara jawaban tak kunjung datang,maka yang dipertanyakan bukan lagi peserta yang tidak dilantik.Melainkan integritas sistem yang mengelola proses tersebut.
Sampai berita ini diterbitkan,redaksi masih menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues,BKPSDM,Inspektorat,maupun instansi terkait lainnya mengenai status peserta yang mengaku telah diusulkan masuk formasi PPPK Paruh Waktu namun tidak termasuk dalam daftar pelantikan.Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Jika status peserta dalam sistem benar adanya,lalu mengapa pelantikan tidak terjadi??.Siapa yang akan menjelaskan kepada publik,dan siapa yang berani bertanggung jawab??.
Reporter : Dir
