Di ruang sidang, sosok tersebut disebut dengan berbagai panggilan, mulai dari inisial "BK", "Ombas", hingga nama lengkapnya, Muhammad Basri. Penyebutan nama tersebut muncul dalam proses pendalaman yang dilakukan Pansus terkait sejumlah persoalan yang tengah menjadi objek penyelidikan.
Salah satu saksi, Rezqila, dalam keterangannya mengungkap adanya dugaan kedekatan pribadi antara dirinya, Basri Kajang, dan Bupati Gowa. Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi yang didalami oleh Pansus dalam rangka memperoleh gambaran utuh mengenai latar belakang munculnya polemik, termasuk terkait pencabutan bantuan beasiswa doktoral yang menjadi perhatian publik.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh keterangan yang disampaikan dalam sidang masih merupakan bagian dari proses pemeriksaan oleh Pansus dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta yang telah terbukti secara hukum.
Di luar dinamika persidangan, Basri Kajang dikenal memiliki pengalaman di bidang media digital dan konsultan strategi politik di Sulawesi Selatan. Berdasarkan profil profesional yang tersedia untuk publik, ia menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) salah satu media digital di Makassar sejak 2017.
Selain itu, ia juga pernah berkiprah sebagai Project Manager pada sebuah perusahaan konsultan strategi politik pada periode 2018–2019. Pengalaman tersebut meliputi penyusunan strategi pemenangan politik, analisis data, riset pasar, hingga manajemen program dalam berbagai kontestasi politik.
Dari sisi akademik, Basri merupakan alumnus Universitas Negeri Makassar (UNM). Ia menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Elektro pada periode 2002 hingga 2007 sebelum kemudian meniti karier di bidang media dan konsultan politik.
Seiring bergulirnya proses Hak Angket DPRD Gowa, nama Basri Kajang terus menjadi perhatian karena beberapa kali muncul dalam kesaksian para pihak yang dipanggil. Pansus disebut masih akan melanjutkan pendalaman terhadap berbagai keterangan yang telah disampaikan guna memperoleh kejelasan mengenai rangkaian peristiwa yang menjadi objek penyelidikan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat kesimpulan resmi dari Pansus Hak Angket DPRD Gowa mengenai peran maupun keterlibatan pihak-pihak yang namanya disebut dalam persidangan. Seluruh proses masih berlangsung, dan setiap pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat keputusan atau kesimpulan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
