Penyerahkan barang bukti tersebut guna membantu data untuk mengungkapkan kebenaran melalui jalur hukum supaya ada keadilan bagi keluarga korban.
" Menyerahkan barang bukti berupa 6 serpihan bahan peledak yang menewaskan remaja Penti Weya (18) kepada Polres Lanny Jaya, Jumat (26/6)
Theo Hesegem, Direktur YKKMP, menegaskan bahwa peristiwa ledakan ini merupakan kasus serius yang membutuhkan kejelasan hukum.
Ia menekankan, keluarga korban berhak memperoleh keadilan yang sesungguhnya karena menyangkut harkat dan martabat manusia.
“Kasus pertama yang terjadi sebelumnya sudah menimbulkan korban, dan setelah satu tahun kemudian di lokasi yang sama kembali terjadi ledakan Bom Drone.
Theo mengatakan ia tidak menyakinkan mengapa waktu itu (saya) tidak terkena ledakan, tetapi korban lain justru menjadi sasaran. Pikiran (saya) selama ini, masyarakat Lanny Jaya benar-benar membutuhkan keadilan yang nyata,” ujarnya.
Dalam investigasi terbaru, tim menemukan sejumlah serpihan bahan peledak di lapangan. Barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian, karena kewenangan penyelidikan ada pada aparat penegak hukum.
Theo berharap Polres Lanny Jaya segera mengungkap siapa pelaku sebenarnya.“Kami di Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua tidak mau terjebak dalam model saling tuduh. Yang kami harapkan adalah kejelasan, pengakuan, dan pertanggungjawaban atas perbuatan itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, berita acara penyerahan barang bukti sudah disiapkan dan akan dibacakan dalam forum terbuka. “Hari ini, tanggal 26 Juni, kami menyerahkan barang bukti beserta laporan hasil investigasi. Harapan kami, kasus ini segera diungkap, agar masyarakat sipil di Lanny Jaya memperoleh keadilan, dan aspirasi mereka bisa disampaikan hingga ke pusat,” tutupnya.
Selain itu, dalam Forum Hearing Dialog yang digelar Pansus Kemanusiaan DPRK Lanny Jaya di Wamena, hasil investigasi disampaikan kepada TNI/Polri, Pemerintah Daerah, perwakilan OKP, DPR Pegangkatan, pimpinan DPRK Lanny Jaya, MRP Papua Pegunungan, serta perwakilan pemuda gereja.
Ketua Pansus DPRK, Tenius Murib, menjelaskan bahwa pansus dibentuk atas desakan masyarakat melalui aspirasi OKP di Lanny Jaya untuk menjaga keutuhan manusia dari hulu hingga hilir dalam bingkai NKRI.
Ia menyoroti kasus kemanusiaan di Distrik Malagai, termasuk peristiwa yang menewaskan Endite Weya (18) pada 7 Juni 2026, serta kasus sebelumnya pada 5 Oktober 2025 yang menewaskan Mayu Walia akibat tembakan aparat TNI non-organik.
“Pansus menemukan aktivitas pendidikan di SD Inpres Wunubunggu tidak berjalan sejak 2025, pelayanan ibadah satu gereja juga terhenti, dan masyarakat hidup dalam trauma serta mengungsi. Kami meminta agar kasus bahan peledak yang menewaskan remaja Edite Weya diusut tuntas, karena ini korban murni warga sipil,” kata Tenius Murib.
Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, mengapresiasi kerja sama YKKMP dan DPRK dalam mengungkap kasus ini.
“menghadirkan Kabupaten Lanny Jaya bukan karena kayu atau batu, tetapi karena ada manusia/rakyat Lanny Jaya. Manusia harus kita selamatkan, selebihnya kita akan ikuti sesuai perkembangan tim pansus DPRK,” ujarnya
Reporter Inggi Kogoya
