Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah warga, terdapat dugaan adanya pungutan sebesar Rp20.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, warga juga mempertanyakan adanya dugaan pengurangan jumlah bantuan berupa beras dan minyak goreng yang diterima dibandingkan dengan alokasi yang seharusnya.
Sejumlah warga meminta adanya penjelasan terbuka dari pihak terkait mengenai dasar pungutan tersebut dan mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan di lapangan.
"Kalau memang ada pungutan, kami ingin tahu dasar dan peruntukannya. Kalau tidak ada, sebaiknya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka di masyarakat," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Desa Sindangwangi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari pihak pemerintah desa.
Masyarakat berharap instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, dinas yang membidangi urusan sosial, serta aparat pengawas dan penegak hukum, dapat melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyaluran bantuan.
Warga juga meminta agar proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hak penerima manfaat dapat tersalurkan secara utuh dan tepat sasaran.
Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap persoalan tersebut dapat ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, klarifikasi resmi dari pihak terkait dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari berkembangnya informasi yang tidak akurat(Jul)
