Mataram,detiksatu.com | | Forum Komunikasi Persatuan Petani Pemakai Air (FKP3A) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung pengusutan dugaan penyimpangan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang belakangan menjadi perhatian publik, khususnya di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.
Persoalan tersebut juga menjadi sorotan mahasiswa NTB yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. FKP3A NTB menilai dugaan persoalan dalam program tersebut perlu ditindaklanjuti karena berdampak langsung terhadap petani dan keberlanjutan jaringan irigasi.
Ketua FKP3A NTB, Iwan Firmansyah, mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyuarakan persoalan tersebut melalui aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami memberikan apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang menyuarakan persoalan ini. Kami menilai pengawasan terhadap program yang menyangkut kepentingan petani memang perlu dilakukan. Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap sistem mulai dari tahap pengusulan program hingga pelaksanaannya di lapangan," ujar Iwan kepada awak media, Sabtu (25/07/2026) sore.
Menurutnya, program P3-TGAI memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas pertanian karena berkaitan langsung dengan ketersediaan dan distribusi air irigasi hingga ke lahan petani.
"Walaupun air tersedia, tanpa jaringan irigasi yang baik maka distribusi air tidak akan berjalan optimal hingga ke lahan pertanian," katanya.
Iwan mengungkapkan FKP3A NTB selama ini menerima berbagai keluhan dan laporan dari kelompok petani terkait pelaksanaan program irigasi di sejumlah daerah. Berbagai masukan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Menurutnya, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah mekanisme pengusulan dan penetapan program agar benar-benar berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Sebab, apabila tidak tepat sasaran, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan air bagi petani.
"Kami berharap setiap program benar-benar dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi petani," ujarnya.
FKP3A NTB juga mendorong agar P3A, GP3A, dinas teknis, serta pemerintah daerah lebih dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Menurutnya, pihak-pihak tersebut merupakan unsur yang paling memahami kondisi jaringan irigasi serta kebutuhan petani di lapangan.
Terkait laporan yang kini menjadi perhatian publik, Iwan berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap ada kejelasan dan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan semakin baik serta sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan tetap menempatkan kepentingan petani sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan sektor pertanian.
"Harapan kami, program-program yang ditujukan untuk masyarakat benar-benar dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan," tegasnya.
FKP3A NTB juga berharap pemerintah terus memperkuat kelembagaan petani pemakai air serta meningkatkan koordinasi pengelolaan irigasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh petani di seluruh wilayah NTB. (bgs)
