Oleh: Syahputra Ariga, S.IP.
Analisis Kebijakan Publik.
Beredarnya sebuah video di media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah seseorang yang disebut-sebut warganet memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di Kabupaten Gayo Lues kembali memantik perdebatan publik. Terlepas dari benar atau tidaknya identitas maupun hubungan yang beredar tersebut, fenomena ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik beserta lingkungan keluarganya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Di tengah kondisi masyarakat Gayo Lues yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana hidrometeorologi, demonstrasi gaya hidup yang terkesan berlebihan atau flexing berpotensi melukai rasa keadilan sosial. Ketika masih terdapat warga yang menunggu pemulihan infrastruktur, hunian tetap, akses ekonomi, dan pelayanan dasar, setiap simbol kemewahan yang dipertontonkan di ruang publik akan dengan mudah menimbulkan persepsi negatif terhadap penyelenggara negara.
Dalam perspektif administrasi publik, integritas bukan hanya diukur dari kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari kemampuan menjaga etika, kepantasan, dan sensitivitas sosial. Pejabat publik merupakan representasi negara yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan kepatutan sebagaimana menjadi semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Fenomena flexing juga memiliki dampak sosiologis. Dalam kajian perilaku sosial, budaya mempertontonkan kemewahan di tengah ketimpangan ekonomi dapat memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik, serta memunculkan spekulasi yang seharusnya dapat dihindari melalui keterbukaan dan akuntabilitas.
Oleh karena itu, apabila terdapat keraguan atau pertanyaan publik mengenai kewajaran gaya hidup pejabat maupun keluarganya, mekanisme yang tepat adalah melalui pengawasan yang objektif dan berdasarkan hukum, bukan melalui penghakiman di media sosial. Transparansi merupakan cara terbaik untuk menjaga legitimasi pemerintahan.
Sehubungan dengan itu, kami mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas yang berwenang untuk memastikan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, apabila terdapat indikasi atau temuan awal yang memenuhi dasar hukum, proses audit dan penegakan hukum terhadap pengelolaan anggaran, termasuk dana penanganan dan pemulihan pascabencana, harus dilakukan secara profesional, independen, dan transparan.
Seruan ini bukan ditujukan untuk menghakimi individu tertentu, melainkan sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dana pemulihan bencana merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat. Setiap rupiah harus dapat ditelusuri manfaatnya, setiap kebijakan harus dapat diuji akuntabilitasnya, dan setiap pejabat harus bersedia membuka diri terhadap mekanisme pengawasan yang sah.
Di tengah proses pemulihan yang belum sepenuhnya tuntas, masyarakat Gayo Lues membutuhkan teladan integritas, bukan sekadar pencitraan. Pemerintahan yang dipercaya lahir dari transparansi, etika, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada publik.
DIR
.jpg)
