Gayo Lues,detiksatu.com || Delapan bulan berlalu sejak bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Gayo Lues, namun pemulihan yang dijanjikan pemerintah dinilai belum memberikan kepastian bagi masyarakat. Di tengah berbagai kebutuhan mendesak warga terdampak, mahasiswa mulai mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menuntaskan pemulihan secara menyeluruh.
Sabaruddin, mahasiswa Gayo Lues sekaligus bagian dari simpul pergerakan mahasiswa, menilai pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri hanya dengan menyampaikan laporan atau seremoni. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemulihan bukanlah banyaknya rapat atau publikasi, melainkan seberapa cepat masyarakat kembali memperoleh kehidupan yang layak.Hingga hari ini masyarakat masih menunggu kepastian. Huntap belum sepenuhnya tuntas, infrastruktur masih menyisakan persoalan, dan akses warga di sejumlah titik belum benar-benar pulih. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja nyata, bukan sekadar narasi,kata Sabaruddin.
Ia juga menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat sejumlah rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, rekomendasi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan.Setiap temuan BPK wajib ditindaklanjuti. Jangan sampai rekomendasi hanya menjadi dokumen yang berdebu di atas meja, sementara masyarakat terus menunggu kepastian pelayanan dan pemulihan,ujarnya.
Sabaruddin menambahkan, persoalan gagal bayar Tahun Anggaran 2025 semakin memperkuat kekhawatiran publik terhadap kapasitas tata kelola keuangan daerah. Di saat masyarakat membutuhkan percepatan pemulihan pascabencana, pemerintah justru dituntut membuktikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membuka secara terbuka perkembangan pemulihan pascabencana, penggunaan anggaran, pembangunan hunian tetap, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, hingga tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi BPK.
Menurutnya, keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang negara dikelola.Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang didukung bukti yang sah, maka aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai bentuk kontrol sosial, simpul pergerakan mahasiswa Gayo Lues menyatakan tengah menyiapkan rangkaian aksi untuk mengawal percepatan pemulihan pascabencana, transparansi anggaran, penyelesaian persoalan gagal bayar, dan tindak lanjut rekomendasi BPK.Bencana telah menguji ketahanan masyarakat Gayo Lues. Kini yang dipertaruhkan adalah kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Kepercayaan publik tidak akan dibangun melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata, transparansi, dan keberanian menyelesaikan persoalan hingga tuntas,tutup Sabaruddin.
Penulis : Dir
