Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (01/07), Menteri HAM meminta Panglima TNI dan Kapolri memastikan seluruh personel yang bertugas di Papua menjalankan tugas secara profesional serta mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil. Peristiwa penembakan pendeta tersebut menjadi sorotan setelah diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka, sementara aparat masih melakukan pendalaman atas insiden tersebut.
"Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," tegas Menteri HAM. Ia menilai bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap upaya menjaga keamanan di Papua, sehingga tidak ada lagi warga yang menjadi korban di tengah situasi konflik.
Menteri HAM juga menyoroti tingginya angka korban sipil yang terus berjatuhan di Papua. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai situasi yang biasa karena menyangkut hak hidup warga negara yang dijamin oleh konstitusi. "Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Menteri HAM menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Menurutnya, pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci untuk meminimalkan jatuhnya korban sipil serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kementerian HAM menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di Papua dan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait guna memastikan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia mendapat perhatian serta penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Menteri Hak Asasi Menambahkan juga pihaknya mendapat laporan langsung dari Bupati Intan Jaya terkait penemuan jenasah yang sebelumnya ditahan TNI tanggal 29 Juni 2026.
“Tanggal 1 Juli 2029 Korban ditemukan dengan lima luka tembak di tubuh, ada luka sayatan di badan dan satu telinga hilang. Jadi saya sekali lagi minta Mabes TNI/Polri untuk evaluasi deploiment militer di Papua. Panglima TNI dan Kapolri harap bisa kendalikan anggotanya dan lakukan proses hukum secara transparan,” tegas Pigai.
Pigai mengkuatirkan gelombang korban meninggal di Papua belakangan ini bisa berdampak fatal pada perlawanan masif seluruh rakyat. “Saya mendapat laporan Bupati Intan Jaya Buka Baju di lokasi penemuan mayat menjadi SIGNAL KUAT bisa terjadi perlawanan masif seluruh rakyat Papua. Dalam beberapa bulan terakhir ini ada beberapa Bupati sudah menangis terbuka di depan rakyat di atas jenazah belasan orang meninggal di Puncak dan Rakyat Sipil yang ditembak di Intan Jaya,” pungkas Pigai.(Red)
