JEMBER – detiksatu.com // Selama bertahun-tahun, kemiskinan membuat sebagian warga Jember memilih menahan sakit. Bukan karena tak ingin berobat, melainkan tak memiliki ongkos menuju puskesmas atau rumah sakit. Ada pula yang enggan meninggalkan keluarga di rumah demi mencari pengobatan.
Kondisi itulah yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan Program Homecare bertema Mewujudkan Dokter Keluarga untuk Masyarakat Tidak Mampu di Puskesmas Sumberbaru, Jumat (24/7/2026).
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, program tersebut lahir dari pengalaman yang membekas sejak masa kecilnya. Ia mengaku sering melihat warga miskin di kampungnya memilih bertahan di rumah ketika sakit karena terbentur biaya dan akses layanan kesehatan.
"Masih banyak masyarakat yang sudah dijamin BPJS, tetapi tetap tidak berobat karena tidak punya biaya transportasi atau tidak bisa meninggalkan keluarganya di rumah. Karena itu, pemerintah yang harus datang kepada mereka," ujar Fawait.
Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di Jember berdampak langsung pada sektor kesehatan. Karena itu, setelah Pemkab Jember menuntaskan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC), pemerintah kembali menghadirkan inovasi layanan yang menjangkau warga hingga ke rumah.
Melalui Homecare, 126 tim kesehatan keliling diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis. Apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, tenaga kesehatan akan menghubungkan pasien dengan dokter umum maupun dokter spesialis melalui layanan telemedicine.
Tak hanya pelayanan medis, Fawait mengungkapkan Pemkab Jember juga menyiapkan dukungan sosial bagi keluarga miskin. Ke depan, pasien yang membutuhkan akan mendapat bantuan kebutuhan pokok, sementara kendaraan Homecare juga akan difungsikan mengantar pasien kurang mampu pulang dari rumah sakit hingga ke rumah.
Untuk mewujudkan program tersebut, Pemkab Jember melakukan efisiensi anggaran. Pengadaan mobil dinas baru dibatalkan, bahkan sejumlah kendaraan operasional milik kepala UPT dialihkan menjadi armada Homecare.
"Kalau masyarakat mampu bisa memiliki dokter keluarga, maka masyarakat miskin juga berhak mendapatkan dokter keluarga. Negara harus hadir untuk mereka," tegasnya.
Program tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Kawendra Lukistian.
Menurutnya, Homecare menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat keluarga dan berpotensi menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
"Ini bukan sekadar layanan kesehatan, tetapi bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pelayanan medis," katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule.
Ia menilai kesehatan merupakan salah satu kunci utama dalam upaya menekan angka kemiskinan. Karena itu, inovasi yang dilakukan Pemkab Jember dinilai sejalan dengan program pemerintah pusat.
"Program ini bukan hanya menghadirkan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mempercepat pengentasan kemiskinan. Kami berharap Homecare Jember dapat menjadi pilot project bagi daerah lain," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Oktavianus, Sp.P., FISR, menyebut Homecare sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas nasional.
Dengan hadirnya Homecare, warga miskin yang selama ini kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan kini tidak lagi harus memaksakan diri datang ke puskesmas.
Sebaliknya, tenaga kesehatanl
ah yang akan mendatangi mereka, menghadirkan layanan medis langsung hingga ke depan pintu rumah.
ah yang akan mendatangi mereka, menghadirkan layanan medis langsung hingga ke depan pintu rumah.
(Wiwik)
