Peresmian Bendungan Sidan merupakan bagian dari peresmian sejumlah bendungan strategis nasional yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara dipimpin langsung oleh Presiden RI dan diikuti secara virtual dari berbagai daerah sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan air, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Pada kegiatan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto turut mendampingi Presiden bersama jajaran Forkopimda Provinsi NTB dan sekitar 200 pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat.
Sementara itu di Provinsi Bali, kegiatan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana Brigjen TNI Ketut Mertha Gunarda, Dandim 1616/Gianyar, unsur Kejaksaan Negeri Gianyar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bali, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Sidan, Forkopimda Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli, serta para tokoh masyarakat dari Desa Buahan Kaja, Belok/Sidan, Langgahan, Bunutin, dan Mengani.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan laporan Menteri Pekerjaan Umum, sambutan Presiden Republik Indonesia, prosesi peresmian melalui penekanan tombol sirene secara simbolis, penandatanganan prasasti, dan diakhiri dengan sesi foto bersama.
Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan air, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mengurangi risiko banjir, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran unsur Kodam IX/Udayana dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen TNI AD untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program-program strategis nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.(Pendam IX/Udy)
