Mentawai,detiksatu.com || Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bersama sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut serius dari pemerintah daerah.
Audiensi yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Km 5 Tuapejat, tersebut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Mentawai Bruno Guimek Sagala bersama sejumlah anggota DPRD, di antaranya Nelsen Sakerebau, Melki Sapolenggu, Erik Saurei, Johanes Pardede, Kornelis Gozai, dan Manual Simamora.
Dalam pertemuan tersebut, KNPI dan OKP menyampaikan sejumlah kritik, masukan, serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong perbaikan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan daerah.
Soroti Pelayanan PDAM
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), khususnya terkait ketersediaan dan pemerataan air bersih bagi masyarakat.
KNPI menyebut terdapat sekitar 927 pelanggan PDAM yang masih menghadapi persoalan distribusi air. Selain distribusi yang dinilai belum merata, kualitas air yang diterima masyarakat juga menjadi perhatian, sementara infrastruktur pendukung dinilai masih membutuhkan peningkatan.
Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ibram Paranta, meminta adanya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan PDAM, peningkatan investasi infrastruktur air bersih, serta perhatian lebih serius terhadap sektor tersebut dalam kebijakan APBD.
“Dengan adanya beberapa kendala dan persoalan di lapangan, kami mendesak agar dilakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap PDAM, peningkatan investasi infrastruktur air bersih, serta menempatkan sektor ini sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah,” ujar Ibram.
Beasiswa S3 dari Dana Hibah Dipertanyakan
Audiensi juga menyoroti rencana atau pemberian beasiswa jenjang S3 yang disebut bersumber dari dana hibah daerah.
KNPI dan sejumlah OKP meminta agar penggunaan dana hibah dilakukan secara transparan, terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka mendorong agar program beasiswa memiliki mekanisme seleksi yang jelas dan berbasis kebutuhan serta prestasi.
“Kami menuntut agar program tersebut dilakukan melalui sistem seleksi terbuka dan berbasis meritokrasi. Jika tidak, anggaran tersebut sebaiknya diarahkan pada program yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” kata Ibram.
Aset Daerah dan Kapal Terbengkalai
Persoalan lain yang disampaikan adalah pengelolaan aset daerah, termasuk sejumlah kapal operasional yang disebut berada dalam kondisi rusak atau tidak dimanfaatkan secara optimal.
KNPI meminta pemerintah daerah melakukan pendataan dan inventarisasi kembali seluruh aset daerah. Aset yang masih layak digunakan diharapkan segera diperbaiki dan dimanfaatkan, sementara aset yang sudah tidak produktif dapat diproses sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
Menurut KNPI, optimalisasi aset penting dilakukan agar barang milik daerah tidak menjadi beban anggaran dan tetap memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
Kejelasan Izin Mooring Buoy
KNPI juga mempertanyakan kejelasan perizinan serta kontribusi ekonomi dari keberadaan mooring buoy di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Mereka meminta DPRD dan pemerintah daerah membuka informasi mengenai dasar perizinan, pihak yang mengelola, kontribusi terhadap daerah, serta dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Setiap pemanfaatan wilayah harus memberikan manfaat yang jelas bagi daerah dan masyarakat. Karena itu, kami meminta transparansi mengenai izin, kontribusi, serta dampak ekonomi dari keberadaan mooring buoy tersebut,” ujarnya.
Pengelolaan Pajak Daerah
Dalam audiensi tersebut, pengelolaan pajak daerah juga menjadi perhatian.
KNPI menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak perlu didukung dengan sistem pengelolaan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
KNPI mendorong pemerintah daerah melakukan digitalisasi sistem perpajakan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan potensi PAD.
Kelangkaan BBM
Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Mentawai juga disampaikan kepada DPRD.
Kelangkaan BBM dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi hingga kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berpotensi menyebabkan harga di tingkat masyarakat menjadi tidak stabil.
“Kami meminta DPRD segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kuota yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mentawai,” tutur Ibram.
Soroti Dugaan Kriminalisasi Pengusaha Muda
Selain persoalan pelayanan publik dan tata kelola daerah, KNPI dan OKP turut menyoroti proses hukum yang disebut berkaitan dengan seorang pengusaha muda bernama Yogi di Kecamatan Sikakap.
Menurut informasi yang disampaikan KNPI, aktivitas yang dilakukan Yogi berkaitan dengan penyediaan layanan internet bagi masyarakat. KNPI menyebut keberadaan akses internet memiliki peranan penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya untuk pendidikan, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan komunikasi.
KNPI meminta agar persoalan tersebut dilihat secara objektif dan transparan. Apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan aspek administratif atau perizinan, KNPI berharap penyelesaiannya tetap memperhatikan mekanisme pembinaan dan penertiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Dengan munculnya proses hukum terhadap aktivitas tersebut, tentu menimbulkan perhatian serius bagi kami. Namun, kami tidak bermaksud mengintervensi proses hukum. Kami ingin memastikan prosesnya berjalan objektif, transparan, dan tetap memperhatikan asas keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Ibram.
KNPI meminta DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum.
“Kami menekankan bahwa tujuan utama kami bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan tidak terjadi kriminalisasi terhadap aktivitas yang pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Minta Ada Tindak Lanjut Konkret
KNPI dan OKP berharap audiensi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan langkah konkret dan terukur dari DPRD maupun pemerintah daerah.
Mereka meminta setiap persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta hasil dari setiap pembahasan.
KNPI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan tetap mengedepankan kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.(Dedi)
