LUWU UTARA,DETIKSATU.COM || Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membuka jalur kerja sama baru di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemkab Lutra menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan di Kampus Politeknik Pelayaran Barombong, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Nota kesepahaman itu ditandatangani Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim bersama Kepala BPSDM Perhubungan Kemenhub Sutrisno. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas akses putra-putri Luwu Utara ke pendidikan vokasi transportasi, sekolah kedinasan, serta industri pelayaran.
Pemerintah daerah menyebut kerja sama ini sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda Luwu Utara.
Ada beberapa jalur yang ditawarkan. Putra-putri Luwu Utara berpeluang mengikuti pola pembibitan sekolah kedinasan Kemenhub pada sektor darat, laut, maupun udara. Mereka juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pelaut yang membuka peluang bekerja di kapal nasional maupun internasional.
Namun, ada bagian yang perlu dicermati. Lulusan pola pembibitan tidak otomatis menjadi PNS hanya karena mengikuti program ini. Pengangkatan tetap bergantung pada ketentuan, formasi, proses seleksi, dan regulasi kepegawaian yang berlaku.
Hal serupa berlaku pada klaim mengenai pekerjaan di industri pelayaran. Pelatihan dan sertifikasi dapat menjadi bekal memasuki industri, tetapi bukan berarti setiap lulusan otomatis memperoleh pekerjaan atau gaji tertentu.
Kerja sama dengan BPSDM Kemenhub mencakup sejumlah institusi pendidikan transportasi. Untuk sektor penerbangan, calon peserta dapat diarahkan ke Politeknik Penerbangan Indonesia Curug di Tangerang maupun Politeknik Penerbangan Makassar.
Untuk sektor transportasi darat dan perkeretaapian, terdapat Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia.
Sementara sektor pelayaran membuka kesempatan pendidikan bagi calon pelaut. Peserta dari Luwu Utara disebut akan memperoleh pembekalan kompetensi yang mengacu pada standar STCW 2010, antara lain Basic Safety Training, Security Awareness Training, Advanced Fire Fighting, dan Rating.
Bagi pemerintah daerah, pendidikan vokasi seperti ini bukan sekadar soal mendapatkan ijazah. Target yang lebih besar adalah menciptakan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Bupati Andi Abdullah Rahim mengatakan kerja sama tersebut diharapkan membuka pilihan lebih luas bagi generasi muda Luwu Utara.
“Kami hari ini melakukan penandatanganan MoU dengan BPSDM Kementerian Perhubungan. Melalui kerja sama resmi ini, kami membuka jalan seluas-luasnya untuk anak-anak kita di Bumi La Maranginang,” kata Andi Rahim.
Menurut dia, anak-anak Luwu Utara dapat memilih jalur pendidikan kedinasan ataupun menekuni profesi di industri transportasi.
“Penghasilan yang mereka bawa pulang akan memutar ekonomi keluarga dan membangun Kabupaten Lutra secara nyata,” ujarnya.
Kerja sama tersebut juga membawa agenda ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berharap semakin banyak tenaga kerja lokal yang masuk ke sektor transportasi dengan kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.
Jika sebagian dari mereka bekerja di luar daerah atau luar negeri, pendapatan yang dikirimkan kepada keluarga di Luwu Utara berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat.
Tetapi manfaat ekonomi itu tidak datang otomatis. Ia bergantung pada kualitas pendidikan, keberhasilan peserta memperoleh sertifikasi, kemampuan bersaing di pasar kerja, hingga terserapnya lulusan oleh industri.
Karena itu, tantangan terbesar pemerintah daerah bukan hanya membuka akses pendidikan. Pemkab juga perlu memastikan informasi, seleksi, pembiayaan, pendampingan, dan penempatan lulusan berjalan transparan dan terukur.
Kepala BPSDM Kemenhub Sutrisno menyambut kerja sama tersebut. BPSDM, kata dia, akan mendukung pembinaan dan sertifikasi agar calon tenaga kerja asal Luwu Utara memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
Kerja sama ini pada akhirnya menempatkan pendidikan vokasi sebagai pintu masuk menuju pasar kerja yang lebih luas.
Bagi Luwu Utara, peluang tersebut bisa menjadi investasi sumber daya manusia. Namun keberhasilannya kelak akan ditentukan bukan oleh seremoni penandatanganan MoU, melainkan oleh berapa banyak anak muda Luwu Utara yang benar-benar berhasil masuk sekolah, memperoleh sertifikasi, bekerja, dan kemudian membawa manfaat ekonomi bagi daerah. (yul/yus)
