Wamena, detiksatu.com |Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dinilai perlu memperkuat kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui sektor pendidikan.
Di tengah kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks, investasi terhadap pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Sejumlah provinsi di Tanah Papua mulai menunjukkan keseriusan dalam membangun SDM melalui kebijakan beasiswa yang bersumber dari program dan kerja sama daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan, misalnya, menjalin kerja sama dengan Pemerintah Inggris untuk menyediakan kuota beasiswa pendidikan jenjang Strata Satu (S1) dan Pascasarjana (S2) bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa aktif yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), termasuk dukungan untuk jenjang S1 dan penyelesaian studi akhir. Ungkap Natan Kuwan kepada. Wartawan pada (24/8/26)
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih besar dalam mempersiapkan generasi muda melalui intervensi pendidikan yang terencana dan berkelanjutan. Pendidikan tidak semestinya dipandang sekadar sebagai program bantuan, tetapi sebagai investasi strategis untuk menciptakan manusia Papua yang memiliki kompetensi, keahlian, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu memiliki kebijakan afirmasi pendidikan yang secara khusus menjawab kebutuhan mahasiswa asal Papua Pegunungan, terutama mereka yang sedang menyelesaikan studi akhir, menempuh pendidikan kedokteran, penerbangan, maupun bidang keahlian lainnya yang membutuhkan biaya pendidikan relatif besar.
Ketergantungan yang terlalu besar terhadap Program Beasiswa ADik atau Afirmasi Pendidikan Tinggi juga perlu menjadi bahan evaluasi. Program ADik merupakan program afirmasi pendidikan tinggi pemerintah pusat yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sehingga pemerintah daerah seharusnya tidak menjadikan program tersebut sebagai satu-satunya instrumen dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi masyarakatnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memiliki ruang dan tanggung jawab untuk merancang kebijakan pendidikan daerah yang lebih kontekstual, termasuk beasiswa studi akhir, bantuan pendidikan bagi mahasiswa kedokteran, sekolah penerbangan, pendidikan vokasi, profesi, serta bidang-bidang strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Papua Pegunungan.
Di sisi lain, kebijakan pengalokasian anggaran daerah juga perlu ditempatkan dalam perspektif prioritas pembangunan manusia. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial-keagamaan tentu memiliki nilai penting bagi masyarakat, tetapi pembangunan fisik tidak akan memberikan dampak berkelanjutan apabila tidak disertai pembangunan kualitas manusia. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan anggaran memiliki keseimbangan antara pembangunan fisik dan investasi terhadap pendidikan.
Setiap rupiah anggaran publik seharusnya dipertimbangkan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk sejauh mana anggaran tersebut dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Papua Pegunungan untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan didorong untuk segera menyusun grand design pembangunan SDM berbasis pendidikan yang terukur, transparan, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus diarahkan untuk melahirkan tenaga profesional yang kelak dapat kembali mengabdi dan membangun daerahnya sendiri.
Ketika seorang anak Papua Pegunungan memperoleh kesempatan menjadi dokter, pilot, insinyur, akademisi, guru, ahli hukum, ekonom, maupun profesional di berbagai bidang, sesungguhnya pemerintah sedang membangun fondasi masa depan daerah.
Pendidikan bukan sekadar mengurangi beban orang tua, tetapi merupakan investasi strategis untuk memutus keterbatasan akses, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan Papua Pegunungan memiliki SDM yang mampu berdiri di atas kekuatan dan kompetensinya sendiri. Papua Pegunungan tidak cukup hanya membangun wilayahnya; Papua Pegunungan harus membangun manusianya.
Sumber:Natan Kuwan. S,ak

