Pergantian posisi pejabat di lingkungan Pemkab Jember kali ini bukan sekadar penyegaran birokrasi.
Gus Fawait ingin mesin pemerintahan bergerak lebih kencang untuk mengejar target pembangunan yang sudah dicanangkan.
Dia meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadikan masa jabatan lima tahun sebagai patokan waktu untuk menuntaskan RPJMD maupun janji politik.
“Kalau bisa diselesaikan lebih awal, kenapa harus menunggu sampai lima tahun?” tegas Gus Fawait.
Menurut dia, penataan pejabat merupakan bagian dari strategi memperbaiki ritme kerja pemerintahan.
Rotasi tidak otomatis berarti pejabat yang bersangkutan memiliki rapor merah.
Gus Fawait bahkan menganalogikan birokrasi seperti sebuah tim sepak bola. Pemain terbaik sekalipun, kata dia, tidak selalu berada di lapangan sepanjang pertandingan.
“Ibarat sepak bola, pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi pun terkadang perlu keluar lapangan untuk mengatur napas. Rotasi ini untuk penyempurnaan agar ritme kerja ke depan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Enam bulan terakhir, Pemkab Jember disebut telah memusatkan perhatian pada pembenahan pelayanan dasar.
Sejumlah program mulai diperluas. Salah satunya sektor kesehatan melalui layanan Homecare yang menyasar masyarakat hingga ke rumah.
Konektivitas daerah juga mulai digenjot dengan kembali beroperasinya penerbangan di bandara daerah.
Sementara sektor pendidikan mendapat dorongan melalui program beasiswa.
Dari target 20 ribu penerima beasiswa, realisasi disebut sudah melampaui 50 persen.
Namun, Gus Fawait tidak ingin capaian tersebut membuat birokrasi berpuas diri.
Justru, fase berikutnya dinilai membutuhkan kecepatan lebih tinggi.
Mulai 2027, Pemkab Jember bakal menggeser fokus pembangunan ke dua pekerjaan besar: menggeber infrastruktur dan menekan angka kemiskinan secara signifikan.
Artinya, birokrasi dituntut tidak hanya sibuk dengan administrasi. Program harus berujung pada perubahan yang terlihat dan dirasakan masyarakat.
“Percepatan bukan hanya soal pembahasan anggaran. Yang paling penting adalah hasil konkretnya di masyarakat,” kata Gus Fawait.
Di sisi lain, Gus Fawait mengapresiasi komunikasi antara Pemkab Jember dan DPRD. Dia menilai perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan sesuatu yang wajar.
Bahkan, dinamika tersebut dianggap penting untuk menjaga proses demokrasi tetap sehat.
“Dinamika itu bagian dari demokrasi yang sehat. DPRD memberikan masukan konstruktif. Kami di eksekutif sangat terbuka selama sesuai koridor perundang-undangan,” ujarnya.
Dengan pelantikan tersebut, tantangan baru kini berada di depan para pejabat yang mendapat amanah. Mereka tidak hanya dituntut mampu menjalankan rutinitas organisasi, tetapi juga harus ikut mengejar target besar Pemkab Jember.
Sebab, bagi Gus Fawait, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan panjangnya waktu yang tersedia.
Melainkan seberapa cepat target pembangunan bisa dituntaskan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
(Wiwik)
