CIANJUR,DETIKSATU.COM || Pengeluaran rumah tangga yang terasa semakin cepat menguras pendapatan menjadi perhatian di tengah perubahan harga kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat. Kondisi itu tidak serta-merta menunjukkan pendapatan masyarakat menurun, tetapi dapat terjadi ketika kenaikan biaya hidup berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penghasilan.
Pengamat Ekonomi Cianjur, Iis Kartini, mengatakan inflasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola pengeluaran.
“Ketika harga barang dan jasa meningkat, sementara pendapatan tidak naik dengan kecepatan yang sama, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan yang sama,” kata Iis, Kamis (27/8/2026).
Iis merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi nasional pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen secara tahunan. Menurut dia, tekanan terhadap anggaran rumah tangga dapat semakin terasa ketika kenaikan terjadi pada komoditas yang memiliki porsi besar dalam pengeluaran masyarakat.
Kebutuhan rutin seperti makanan, transportasi, listrik, pendidikan, pulsa, hingga pembayaran cicilan dapat menyerap porsi pendapatan yang lebih besar. Dampaknya dinilai lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Ketika harga beras, minyak goreng, telur, sayuran, transportasi, atau energi meningkat, ruang masyarakat untuk mengurangi pengeluaran menjadi terbatas.
“Akibatnya, sebagian masyarakat dapat mengurangi tabungan, menunda kebutuhan pendidikan atau kesehatan, memilih produk yang lebih murah, maupun mengurangi belanja nonpokok,” ujarnya.
Namun, Iis mengingatkan tingkat inflasi nasional tidak selalu menggambarkan tekanan ekonomi yang dirasakan setiap rumah tangga. Dampaknya bergantung pada barang yang mengalami kenaikan harga serta besarnya porsi komoditas tersebut dalam pengeluaran masing-masing keluarga.
Selain kenaikan harga, perubahan pola konsumsi juga dinilai berpengaruh. Kemudahan transaksi digital, promosi, dompet elektronik, hingga layanan paylater membuat masyarakat dapat melakukan pembelian dengan lebih mudah.
Menurut Iis, kemudahan tersebut dapat menjadi persoalan apabila transaksi dilakukan tanpa perencanaan.
“Promo dapat bermanfaat apabila digunakan untuk kebutuhan yang sudah direncanakan. Namun, promo dapat menjadi pemborosan ketika mendorong pembelian impulsif,” katanya.
Penggunaan paylater juga perlu dikendalikan karena pada dasarnya masyarakat menggunakan sebagian pendapatan masa depan untuk membiayai kebutuhan saat ini. Cicilan, bunga, dan biaya layanan dapat mengurangi pendapatan yang tersedia pada bulan berikutnya apabila tidak diperhitungkan dengan baik.
Iis mengatakan situasi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli pada kelompok tertentu, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagian kelas menengah. Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat mengalami pelemahan daya beli.
Dia menyebut Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2026 masih berada pada level optimistis, yakni 116,8, meskipun turun dibandingkan bulan sebelumnya.
Di Cianjur, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga berpotensi memengaruhi pola belanja masyarakat. Jika belanja nonpokok dikurangi, sektor seperti pakaian, kuliner, pariwisata, kerajinan, dan sejumlah jasa dapat ikut terdampak.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap omzet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta aktivitas perdagangan lokal.
Karena itu, Iis meminta masyarakat memperkuat pengelolaan keuangan rumah tangga dengan membedakan kebutuhan dan keinginan. Pengeluaran bulanan juga perlu disusun berdasarkan prioritas, sementara transaksi digital dan kewajiban cicilan harus dicatat secara rutin.
Masyarakat, lanjut dia, juga perlu membatasi penggunaan paylater dan mulai menyiapkan dana darurat agar tidak terlalu bergantung pada utang ketika menghadapi kebutuhan mendesak.
Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, memperluas pasar murah yang tepat sasaran, memperbaiki akurasi data penerima bantuan, serta memperkuat produksi pangan lokal.
“Dalam jangka panjang, kebijakan tidak cukup hanya menahan kenaikan harga. Pemerintah juga perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat UMKM agar daya beli benar-benar terjaga,” kata Iis. (Bet)
