Gambaran itu mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda Penyampaian Penjelasan Raperda APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027, Senin (28/9/2026).
Di hadapan DPRD, Bupati Jember Gus Fawait memaparkan rancangan APBD 2027. Pendapatan daerah dipatok sekitar Rp4,5 triliun, sedangkan belanja dirancang mencapai Rp5,508 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp1,294 triliun dan transfer pemerintah sebesar Rp3,226 triliun.
Sementara belanja daerah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan.
Rinciannya, belanja operasi Rp3,714 triliun, belanja modal Rp1,192 triliun, belanja tidak terduga Rp15 miliar, serta belanja transfer Rp586 miliar.
Selisih antara pendapatan dan belanja itu kemudian ditutup melalui skema pembiayaan daerah.
Rancangan APBD 2027 mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp987 miliar.
Sumbernya berasal dari perkiraan SiLPA Rp200 miliar dan rencana pinjaman daerah sekitar Rp786 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Salah satu fokus penggunaannya adalah pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk pengembangan fasilitas rumah sakit rujukan.
“Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, maka dana talangan salah satunya kita peruntukkan untuk mengoptimalkan pembangunan,” kata Gus Fawait.
Target PAD Tak Asal Tinggi
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Jember juga tidak ingin sekadar mengejar angka PAD setinggi-tingginya.
Target PAD 2027 sebesar Rp1,294 triliun disebut telah dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan realisasi di lapangan.
“Target boleh mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi akan tercapai,” tegas Gus Fawait.
Pemkab Jember juga mencatat kinerja positif PAD pada 2025. Saat itu PAD disebut tumbuh 32,36 persen tanpa menaikkan pajak daerah.
Untuk 2027, pemerintah daerah bahkan menyiapkan kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari upaya menjaga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Tak Hanya Mengandalkan APBD
Gus Fawait menegaskan, perputaran ekonomi Jember tidak semata-mata bergantung pada APBD kabupaten.
Program pemerintah pusat yang masuk ke Jember, terutama sektor pertanian dan pendidikan, juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
Karena itu, Pemkab Jember akan kembali membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan alokasi transfer pada perubahan APBD 2027.
Di sisi kebijakan pembangunan, Pemkab Jember menetapkan lima fokus utama.
Mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM yang religius, unggul dan berkarakter, hingga pembenahan birokrasi agar semakin profesional, humanis dan berbasis teknologi.
Selain itu, pembangunan infrastruktur berkualitas dan penataan kota berkelanjutan juga menjadi prioritas.
Pemerintah juga menempatkan percepatan ekonomi kerakyatan serta penguatan ketahanan pangan sebagai agenda utama.
Dengan postur tersebut, APBD Jember 2027 menjadi salah satu instrumen penting pemerintah daerah untuk menjaga pembangunan tetap bergerak ketika ruang fiskal tidak lagi selebar sebelumnya.
(Wiwik)
