SERANG,DETIKSATU.COM || Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar NKRI Provinsi Banten meminta manajemen Movenpick Resort Carita memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap aspek kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan, serta kontribusi perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Ketua LSM Laskar NKRI DPW Provinsi Banten, Sigit Priatna Putra, mengatakan keberadaan investasi dan sektor pariwisata di Banten semestinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial perusahaan serta pemenuhan hak-hak pekerja.
“Kami meminta kepada manajemen Movenpick Resort Carita agar selalu taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar,” ujar Sigit.
Ia juga mendorong agar komunikasi antara pihak manajemen, pekerja, dan masyarakat dibangun secara terbuka sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang sesuai ketentuan.
LSM Laskar NKRI juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk peluang penyerapan tenaga kerja dari wilayah sekitar, sepanjang memenuhi kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan perusahaan.
Selain itu, perusahaan diharapkan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara transparan serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat sekitar.
Sigit menegaskan, pihaknya akan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap mengedepankan data, aturan, dan mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak ingin investasi menjadi persoalan bagi masyarakat. Justru kami berharap keberadaan perusahaan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian warga, dan memberikan manfaat bagi daerah,” katanya.
Ia menambahkan, apabila terdapat persoalan atau dugaan pelanggaran, pihaknya mendorong agar hal tersebut terlebih dahulu diklarifikasi dan ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat.
Dengan demikian, hubungan antara perusahaan, pekerja, masyarakat, dan pemerintah daerah dapat tetap berjalan harmonis serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.(Jul)
