Gayo Lues,detiksatu.com || Ada sebuah pertanyaan sederhana yang layak diajukan kepada pengelola pendidikan di Kabupaten Gayo Lues.Kalau uang operasional sekolah mencapai ratusan juta rupiah, mengapa kondisi fisik sekolah masih memperlihatkan persoalan yang begitu kasatmata.Pertanyaan itu kini mengarah kepada SMP Negeri 1 Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, sekolah negeri dengan NPSN 10104531 yang secara data resmi Kemendikdasmen tercatat berstatus negeri dan berakreditasi A, dengan Kepala Sekolah Berinisial Wt.
Foto yang diambil pada 17/09/ 2026 memperlihatkan kondisi bangunan sekolah yang patut menjadi perhatian serius,bagian atap tampak tua, plafon terlihat mengalami kerusakan/ketidakteraturan, cat sejumlah bagian bangunan telah kusam dan mengelupas, sementara pagar sekolah menggunakan susunan bambu/kayu yang tampak sederhana dan tidak seragam.Ini bukan soal mengejek sekolah yang berada di daerah. Ini soal hak anak-anak Gayo Lues untuk belajar di lingkungan yang layak.
Berdasarkan data anggaran yang diberikan, SMP Negeri 1 Rikit Gaib menerima alokasi BOS sebesar tahun 2024: Rp99.450.000 per tahap 1 tahap 2 Rp198.900.000 tahun 2025 Rp120.783.000 per tahap 1 tahap 2 Rp241.566.000Artinya, untuk dua tahun tersebut, nilai alokasi mencapai sekitar Rp440.466.000 ( Empat ratus empat puluh juta rupiah lebih ).Memang, besarnya anggaran tidak otomatis berarti uang tersebut salah digunakan. Bahkan jika angka tahap 2 terlihat lebih besar daripada angka alokasi tahap tersebut, data yang diberikan menunjukkan bahwa selisihnya secara matematis sama dengan sisa tahap sebelumnya. Jadi, bagian ini tidak layak langsung dituduh sebagai penyimpangan tanpa memeriksa RKAS, BKU, rekening koran, kuitansi, kontrak/pengadaan, dan bukti fisiknya.
Pada 2025, misalnya, tercatat.Tahap I Administrasi kegiatan sekolah Rp36.313.560 Pemeliharaan sarana/prasarana Rp12.407.000 Multimedia pembelajaran Rp16.965.000 Perpustakaan Rp12.632.000 Honor Rp15.000.000 Tahap II Administrasi kegiatan sekolah Rp35.247.240 Pemeliharaan sarana/prasarana Rp36.145.000 Perpustakaan Rp13.494.000 Honor Rp17.650.000 Secara gabungan, pos administrasi kegiatan sekolah pada 2025 mencapai Rp71.560.800.Sementara pemeliharaan sarana dan prasarana mencapai Rp48.552.000.
Angka-angka ini belum membuktikan adanya pelanggaran. Tetapi angka tersebut cukup untuk melahirkan pertanyaan publik.Apa saja yang dibeli atau dikerjakan dengan puluhan juta rupiah tersebut.Mana hasil pekerjaannya.Apakah seluruh pekerjaan pemeliharaan dapat ditemukan secara fisik di sekolah.Apakah nilai pekerjaan sesuai dengan volume dan harga dalam RKAS.Jika puluhan juta rupiah telah dialokasikan untuk pemeliharaan, mengapa masih terlihat bagian bangunan yang membutuhkan perhatian.
Pada BOS 2024 tahap II, data yang diberikan menunjukkan.Administrasi kegiatan sekolah Rp43.439.700.Angka tersebut merupakan sekitar 43% dari total realisasi tahap II yang tercatat Rp100.991.000.Masyarakat berhak mengetahui.administrasi apa saja,siapa penyedianya,berapa volume barang/jasa,berapa harga satuannya,siapa yang menerima pembayaran,apakah barang benar-benar ada,apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan dan apakah seluruh transaksi memiliki bukti yang sah.
Regulasi pengelolaan BOS memang menempatkan perencanaan berdasarkan kebutuhan sekolah dan evaluasi diri satuan pendidikan. Penggunaan dana juga harus sesuai dokumen perencanaan, dicatat lengkap dengan bukti pendukung, serta dilaporkan.Untuk 2026, aturan yang berlaku adalah Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, yang menggantikan aturan 2025. Regulasi tersebut mengatur pengelolaan, penggunaan, penyaluran, serta pemantauan dan evaluasi BOSP.
Data pemerintah mencatat SMP Negeri 1 Rikit Gaib sebagai sekolah akreditasi A.Maka publik pantas bertanya.A-nya di mana.Apakah hanya pada dokumen akreditasi.Ataukah nilai A itu benar-benar tercermin dalam.kualitas ruang belajar.perpustakaan.sanitasi.keamanan bangunan.fasilitas pembelajaran.lingkungan sekolah.dan mutu pelayanan kepada siswa.Kalau data administrasi pemerintah dan kondisi lapangan tidak sejalan, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, tetapi pemeriksaan.
Kepala SMP Negeri 1 Rikit Gaib, Wasinto, tidak perlu alergi terhadap pertanyaan publik.Justru pertanyaan berikut seharusnya dijawab secara terbuka.Berapa saldo BOS yang tersisa setiap akhir tahap.Apa saja pekerjaan pemeliharaan sarana-prasarana yang dilakukan sepanjang 2024–2025.Mengapa kondisi bangunan pada dokumentasi 17/09/ 2026 masih menunjukkan bagian yang tampak membutuhkan perbaikan.Apa rincian belanja administrasi sekolah yang pada 2024 tahap II mencapai Rp43,4 juta.Apa saja barang multimedia senilai Rp16,965 juta pada BOS 2025 tahap I.Apa saja kegiatan perpustakaan yang menyerap lebih dari Rp12 juta pada 2025 tahap I dan hampir Rp13,5 juta pada tahap II.Apakah seluruh belanja tersebut tercantum dalam RKAS dan memiliki bukti transaksi serta bukti fisik.Apakah Komite Sekolah dilibatkan dalam penyusunan RKAS.
Pertanyaan justru tertuju kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.Di mana fungsi pembinaan dan pengawasannya.Kalau sekolah memiliki masalah sarana, siapa yang melakukan monitoring.Kalau sekolah mengelola ratusan juta rupiah dana publik, siapa yang memeriksa kesesuaian antara.RKAS.transaksi.barang.pekerjaan.kondisi fisik sekolah.Pemerintah pusat sendiri menekankan bahwa pengelolaan BOSP harus fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, sementara pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan kebijakan 2026 menekankan tata kelola digital agar transaksi dapat terdokumentasi dan diverifikasi oleh pihak berwenang. Jadi jangan sampai pengawasan hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah ketika melihat kenyataan di lapangan.
Bila ada laporan atau indikasi yang cukup, APIP maupun aparat penegak hukum dapat memeriksa berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku.Tetapi pemeriksaan harus berangkat dari bukti, bukan prasangka.Kalau semuanya benar, pemeriksaan justru menjadi jalan untuk membersihkan nama sekolah dan kepala sekolah dari kecurigaan.Kalau ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan.Rp440,466 juta yang tercatat dalam alokasi 2024–2025 itu menghasilkan apa.
SMP Negeri 1 Rikit Gaib menyandang Akreditasi A. Anggaran BOS berjalan. Data penggunaan dana tersedia. Tetapi ketika kamera turun ke halaman sekolah, pertanyaan justru naik ke meja kepala sekolah dan Dinas Pendidikan,sudah sejauh mana uang pendidikan benar-benar berubah menjadi kualitas pendidikan.Kepala sekolah harus menjelaskan. Dinas Pendidikan harus mengawasi. Inspektorat harus memeriksa bila ada dasar pemeriksaan. Dan bila ditemukan bukti pelanggaran, APH harus bertindak sesuai hukum.
Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media kepada Kepala SMP Negeri 1 Rikit Gaib, Berinisial Wt, untuk memperoleh penjelasan terkait penggunaan dana BOS serta kondisi sarana dan prasarana sekolah.Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan telah menunjukkan tanda terbaca, tetapi belum memperoleh jawaban atau keterangan dari kepala sekolah.Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SMP Negeri 1 Rikit Gaib maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues untuk memberikan penjelasan atas data dan kondisi yang diberitakan.
( DIR )
